PT Hutama Karya (Persero) menandatanganan Letter of Commitment (LoC) atas Penyertaan Modal Negara (PMN) 2021 sebesar Rp25,2 triliun. PMN ini untuk percepatan pembangunan mega proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Penandatanganan LoC ini, diselenggarakan di Tol Binjai-Stabat karena merupakan salah satu ruas JTTS yang dibangun menggunakan dana PMN TA 2021.
Penandatanganan dilakukan antara Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto dengan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nawal Nely, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Muhammad Zainal Fatah, serta disaksikan oleh Menteri Keuangan dan Wakil Menteri BUMN II.
Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menyampaikan, penandatanganan LoC atau kontrak kinerja ini, demi mewujkan akuntabilitas dari dana yang telah diberikan kepada BUMN yang mendapatkan penugasan pemerintah.
“Kami telah melakukan langkah-langkah bersama dengan Kementerian BUMN untuk meyakinkan bahwa seluruh anggaran APBN dalam bentuk PMN, telah diberikan kepada BUMN yang mendapatkan penugasan pemerintah. Di mana harus disertai dengan kontrak kinerja yang sudah disampaikan oleh presiden. Sehingga akuntabilitas dari setiap dana yang dimasukan dalam PMN menjadi lebih jelas dan dihubungkan dengan prioritas nasional,” tutur Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Jumat (4/2).
Lebih lanjut Sri Mulyani menyampaikan, pada 2022 ini, Hutama Karya akan kembali mendapatkan PMN sebesar Rp23,85 triliun. Modal PMN tersebut diberikan kepada Hutama Karya untuk menyelesaikan ruas di JTTS.
Menkeu mengharapkan, penandatanganan LoC ini dapat menjadi testimoni dan komitmen dari jajaran direksi yang menerima PMN.
“Untuk menjalankan tugas negara dan menggunakan uang negara dengan seefisien mungkin dan uang APBN yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan APBN, penerimaan bea cukai yang berasal dari masyarakat dapat kembali dirasakan oleh masyarakat," ucap Sri Mulyani.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menambahkan, Kementerian BUMN berkomitmen agar PMN dapat dmanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan menjunjung akuntabilitas yang tinggi.
“Saat ini kami memiliki tiga target yaitu, penyelesaian waktu sesuai dengan target penyelesaian JTTS. Kedua yaitu efisiensi, bagaimana bisa menurunkan cost per-kilometer dengan kualitas jalan yang baik. Ketiga menjaga keuangan dan cash flow dari perusahaan tersebut agar terus dalam kondisi sehat," tutur Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo.
Sementara itu Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto mengatakan, PMN sebesar Rp25,2 triliun tersebut, akan digunakan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.
“Ini merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk bertanggung jawab memastikan penggunaan PMN sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators). PMN ini akan digunakan Hutama Karya untuk membiayai seluruh aktivitas pembangunan JTTS," imbuhnya.
Ia menambahkan dengan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah ini dipastikan akan berdampak bagi peningkatan kinerja korporasi dan memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan bangsa dan negara.
