IESR sebut pembentukan sub holding PLN tepat

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan membentuk holding dan subholding di PT PLN (Persero) sebagai bentuk transformasi.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan, secara umum pembentukan sub holding sangat tepat. Transformasi itu juga dianggap sesuai dengan tantangan yang dihadapi PLN di era disrupsi teknologi dan transisi energi.

"Tantangan PLN adalah melakukan transformasi aset-aset thermal yang berpotensi menjadi stranded asset dalam beberapa tahun mendatang," katanya kepada Alinea.id, Kamis (20/1).

Menurutnya, ke depan teknologi energi terbarukan dan energy storage systems (ESS) bakal lebih kompetitif jika dibandingkan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU).  

"Jadi PLN perlu meningkatkan investasi pada pembangkitan energi terbarukan secara cepat," katanya.

Dia menuturkan, kebutuhan investasi pada energi terbarukan membuat PLN harus berinovasi mendapatkan pendanaan yang besar. Di sinilah, kata Fabby, perubahan struktur PLN akan membantu untuk mobilisasi pendanaan tersebut dari berbagai sumber.

"Pembentukan sub holding ini bisa membuat PLN bisa fokus dalam melakukan investasi di sisi pembangkitan, retail, dan memperbaiki kualitas penyediaan tenaga listrik. Pembentukan sub holding membuat PLN lebih lincah dan responsif," katanya.

Sebelumnya rencana pembentukan holding dan sub holding disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

"Kalau dari benchmarking, kita harus spin off power plan jadi subholding tersendiri. Banyak negara seperti itu," ucap Erick saat konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (19/1).

Pemerintah sendiri tengah mencari benchmarking baik dari Korea, Italia, Prancis hingga Malaysia. Dengan adanya subholding, PLN akan fokus mengurusi transmisi listrik dan pemasaran listrik.

Dengan begitu, PLN mulai melakukan ekspor energi listrik ke negara lain. PLN juga akan merambah bisnis fiber optik dengan potensi jaringan kabel yang ada. Sehingga, ada bisnis baru yang bisa dikembangkan.

"Maka subholding ini harus mencari alternatif pendanaan lain. Misalkan saja melakukan corporate action. Karena tidak mungkin kita meminta utang atau PMN terus. Corporate action akan jadi pertimbangan," kata Erick.