Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mencatat, realisasi pembebasan lahan untuk 8 proyek strategis nasional (PSN) di Ibu Kota Nusantara (IKN) per 31 Desember 2023 telah mencapai Rp1,42 triliun. Dari total realisasi itu, Rp1,01 di antaranya digunakan untuk pembangunan akses jalan dan Rp415,82 miliar sisanya digunakan untuk pembebasan lahan proyek kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) di ibu kota baru.
“Untuk mendukung pembangunan IKN, LMAN telah merealisasikan sebesar Rp1,426 triliun yang terdiri dari akses jalan IKN sebesar Rp1,010 triliun dan Kawasan Inti sebesar Rp415,882 miliar,” kata Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi, kepada Alinea.id, Jumat (26/1).
Dia bilang, alasan besarnya biaya proyek IKN ialah karena pembebasan lahan yang sulit dilakukan dan cenderung lebih mahal. Sehingga, hampir sama seperti proyek jalan tol, pembangunan ibu kota baru juga lebih mahal dibanding proyek pemerintah lainnya.
Sebagai Informasi, di sepanjang 2023, LMAN telah membebaskan lahan untuk pembangunan jalan tol senilai Rp14,34 triliun. Sementara anggaran pembebasan lahan IKN yang sebesar Rp1,43 triliun adalah untuk 8 PSN.
Sebanyak 8 PSN di IKN yang telah dibebaskan lahannya yakni, seksi 3A segmen Tol Karangjoang-KKT Kariangau dengan biaya pembebasan lahan senilai Rp881,06 miliar; seksi 3B segmen KKT Kariangau-Sp. Tempadung sebesar Rp85,17 miliar; seksi 5A segmen Sp. Tempadung-Jembatan Pulau Balang Rp16,93 miliar; dan pembangunan Dermaga Logistik IKN Rp0,32 miliar.
Selain itu, ada pula pembangunan Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek sebesar Rp1,06 miliar; pembangunan Jalan Bypass Shortcut Pasar Sepaku Rp25,68 miliar; pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Instalasi Pengolahan Air KIPP IKN senilai Rp2,74 miliar; dan pembangunan infrastruktur tahap I IKN Rp413,13 miliar.
“Di sektor jalan non-tol dan bendungan yang didanai oleh LMAN sebelum ada IKN itu mencapai Rp910,34 miliar,” ujar Basuki.
Sementara itu, berdasar catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi anggaran sementara pembangunan IKN pada 2023 mencapai Rp26,7 triliun. Realisasi tersebut mencapai 97,6% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang sebesar Rp27,4 triliun.
Meski begitu, realisasi pembangunan IKN di 2023 melonjak hingga 385,45% dibanding tahun sebelumnya, yang hanya mencapai Rp5,5 triliun. Dus, total anggaran sementara pembangunan ibu kota baru pada periode 2022 – 2023 mencapai Rp32,2 triliun.
Investasi mini
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, disebutkan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN ialah sekitar Rp466 triliun. Dari total biaya itu, akan dipenuhi oleh APBN senilai Rp89,4 triliun. Kemudian, sisanya menggunakan dana yang didapat dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan investasi swasta sebesar Rp253,4 triliun, serta investasi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) senilai Rp132,2 triliun.
Dengan asumsi itu, porsi pendanaan terbesar pembangunan IKN adalah dari investasi, yang didapat melalui KPBU dan penanaman modal swasta. Meski begitu, menurut laporan Otorita IKN, total realisasi komitmen peminatan investasi dalam tiga tahap di IKN baru mencapai Rp41,4 triliun pada 2023.
Di mana dalam tahap peletakan batu pertama (groundbreaking) pada 21 September hingga 22 September 2023, terdapat dana investasi yang masuk sebesar Rp23 triliun dari PT Sirius Surya Sentosa, PT Bhakti Husada, FIFA, dan konsorsium yang terdiri dari Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinar Mas, Pulau Intan, Djarum, BCA Group, Wings Group, Adaro Group, Barito Pasific, Mulia Group, dan Atra Group. Kemudian, nilai Investasi yang masuk saat groundbreaking tahap dua pada 1 November hingga 2 November 2023 senilai Rp13,1 triliun.
Investasi berasal dari Astra Group, Kementerian Perhubungan, Mayapada Group, Pakuwon Group, Jakarta Intercultural School (JIS), PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL), Bank Indonesia, BPJS Kesehatan, dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN).
Selanjutnya, pada tahap ketiga yang berlangsung pada 20 Desember 2023, IKN mendapat investasi sebesar Rp5,3 triliun dari Pakubuwono Group, PT Wulandari Bangun Laksana Tbk. (BSBK), PT Karya BSH Mandiri, PT Tirta Investama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Kesehatan, PT Blue Bird Tbk. (BIRD), Polri, dan TNI.
“Kami optimistis investasi yang masuk akan lebih banyak di 2024. Kita bisa lihat, 2023 kemarin, dalam periode empat bulan mulai September sampai Desember itu bisa sekitar Rp41 triliun. Jadi, kami optimistis bisa lebih dari itu,” kata Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono, dalam media briefing pekan lalu.
Optimisme itu didukung oleh 330 surat peminatan atau letter of intention (LOI) investasi yang telah dikantongi OIKN. Di mana sekitar 55% di antaranya merupakan peminatan investasi dari perusahaan-perusahaan dalam negeri dan beberapa sisanya adalah pengusaha asing yang berasal dari Singapura, Jepang, Tiongkok, dan Malaysia.
Meski begitu, Agung mengakui, realisasi investasi yang didapat di triwulan akhir 2023 tidak mencapai target yang telah ditetapkan OIKN, yaitu sebesar Rp45 triliun. Katanya, ini karena ada beberapa proyek yang pembangunannya mundur hingga 2024, imbas libur Natal 2023 dan tahun baru 2024.
“Jadwal groundbreaking yang kemarin pada akhir tahun itu sudah mendekati hari libur. Jadi, beberapa perusahaan belum siap dan juga yang pasti di lapangan, seperti event organizer jumlahnya terbatas ketika menjelang akhir tahun,” beber dia.
Sementara itu, Peneliti dari Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman sangsi realisasi investasi di proyek IKN akan mencapai target sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024. Pasalnya, sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara disahkan pada 2022, hingga saat ini belum ada investor asing yang benar-benar serius menggarap proyek ambisius ini.
“Meskipun sudah ada 300 LOI dari (perusahaan) domestik dan asing, itu juga hanya sebatas MoU (memorandum of understanding atau nota kesepemahaman), belum langsung masuk. Ke Singapura, Jerman, Eropa, terakhir China juga ada sambutan hangat, tapi syaratnya berat,” jelas Rizal, kepada Alinea.id, Jumat (26/1).
Dengan kondisi ini, Rizal lantas mewanti-wanti pemerintah agar menjaga proyek IKN biar tidak menjadi batu sandungan ekonomi Indonesia. Sebab, sampai ada investasi, APBN-lah yang bakal menanggung biaya pembangunan PSN terbesar itu.
“Untuk tahun 2024, sepertinya beban pembangunan IKN masih akan terus ditanggung fiskal kita. Padahal, proyek ini memang kelihatannya wah, tapi tidak memberikan kesejahteraan ke masyarakat, malah menambah beban APBN,” ujar Rizal.
