Pengusaha Indonesia yang sempat menjadi ketua pemenangan Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir datang ke Istana Negara, kemarin (22/10), memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Erick hampir dipastikan menduduki posisi salah satu menteri di kabinet yang baru.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai jabatan menteri yang cocok untuk Erick Tohir adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pasalnya, Erick dinilai memiliki prasyarat yang baik.
"Untuk menjadi eksekutif tidak hanya harus punya kompetensi, tapi bagaimana kepiawaian mereka melakukan berbagai macam komunikasi untuk koordinasi," katanya di Cikini, Jakarta, Selasa (22/10).
Enny juga mengatakan, Kementerian BUMN merupakan instansi strategis bagi Indonesia ke depan untuk meningkatkan perekonomian nasional. Sebab, sektor-sektor penting nasional berada di bawah kementerian tersebut.
Hanya saja, tata kelolanya buruk dalam lima tahun ke belakang, sehingga tidak terlalu berkontribusi banyak terhadap perekonomian nasional. Untuk itu, kata Enny, perlu banyak pembenahan yang harus dilakukan. Sosok Erick pun dinilai paling cocok.
Enny beralasan, Erick memiliki komunikasi dan koordinasi yang baik. Selain berpengalaman menjadi pengusaha sukses, Erick juga dinilai berhasil saat menjadi ketua pemenangan Jokowi-Ma'ruf. Alasannya, tidak terdengar kegaduhan di internal yang sampai ke telinga publik.
"Ini contoh berhasil dia memiliki komunikasi dan koordinasi yang baik, serta mampu bekerja sama dengan berbagai pihak," ucapnya.
Selain itu, Erick juga terbukti mampu bekerja lintas sektor saat berhasil sebagai penyelenggara Asian Games 2018. Enny, menganggap Erick memiliki kemampuan manajemen yang dibutuhkan oleh sosok penting di Kementerian BUMN.
"Dia terbukti mampu. Karena Asian games adalah kombinasi mengelola pembiayaan dari APBN dengan mengelola banyak sekali vendor-vendor dan itu di-support oleh swasta dan harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang mepet," ujarnya.
Enny juga menyebuthal yang menjadi catatan bagi presiden yakni menempatkan menteri-menteri yang tidak memiliki konflik kepentingan dan mampu bekerja secara profesional. Hal ini yang menjadi tantangan jika pengusaha menjabat sebagai Menteri BUMN.
"Tidak ada yang benar-benar ideal memang, tapi paling tidak yang harus dipastikan adalah bagaimana ketika dia menjabat sebagai menteri mampu bekerja secara profesional," ucap Enny.
Dia pun menjelaskan, presiden harus benar-benar memiliki komitmen jelas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan berkomitmen menciptakan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional. Oleh karena itu, ucap Enny, menempatkan orang-orang sesuai kompetensinya adalah penting.
"Nah, salah satu yang kita inginkan adalah bagaimana mengembangkan sistem yang berdasarkan kepada profesionalisme dan menempatkan orang-orang terbaik dari SDM di BUMN," katanya.