Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mendorong agar wacana pembentukan holding usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sempat disampaikan pemerintah untuk segera direalisasikan.
Pasalnya, menurut Enny, konsolidasi BUMN untuk pemberdayaan UMKM merupakan hal baik dan bisa efektif mendorong penyelamatan UMKM pasca-krisis akibat pandemi Covid-19.
Integrasi BUMN, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) seperti yang pernah disebut oleh Menteri BUMN Erick Thohir, adalah pilihan pas untuk menjangkau UMKM yang kesulitan mengakses permodalan.
“Selama ini BRI hanya mampu menjangkau usaha-usaha yang bankable, padahal mayoritas usaha mikro dan ultra mikro adalah unbankable. Segmen tersebut selama ini lebih banyak digarap Pegadaian dan PNM, tetapi sumber pendanaan kedua perusahaan ini terbatas dan menyebabkan pembiayaan nasabah mikro dan ultra mikro justru harus membayar bunga yang tinggi," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (4/1).
Jika kelebihan masing-masing perusahaan mampu diintegrasikan oleh ketiga perusahaan pelat merah tersebut, sambungnya, maka efisiensi dapat didorong dan akses permodalan bagi UMKM juga akan lebih mudah.
"Jika kelemahan dan kelebihan tiga BUMN tersebut dikonsolidasikan, maka berpeluang terjadinya sinergi dan integrasi untuk meningkatkan efisiensi,” ujarnya.
Enny menambahkan, ke depan pemerintah harus segera menyediakan pusat data untuk pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Selama ini, banyak program pemerintah dinilai tidak efektif karena terhambat persoalan data UMK dan Ultra Mikro yang masih terfragmentasi.
“Data usaha mikro dan ultra mikro masih sangat fragmented. Hal ini menyulitkan Pemerintah untuk menyalurkan anggaran PEN. Jika ada pendataan satu pintu, tentu akan lebih memudahkan pemerintah membangun ekosistem UMKM yang terintegrasi,” ucapnya.
Pada pertengahan Desember 2020, Menteri BUMN Erick Thohir pernah menyebut bahwa langkah pemerintah mengonsolidasikan BRI, PNM, dan Pegadaian salah satunya untuk membuat pendataan terpadu UMKM dan Ultra Mikro.
Pendataan terpadu bisa menjadi jalan masuk untuk meningkatkan kelas pengusaha ultra mikro, mikro, dan kecil di Indonesia.
“Jadi kita kelihatan, yang tadinya enggak bankable, sekarang pinjamannya Rp2 juta sampai Rp10 juta, nanti kalau pinjamannya Rp20 juta sampai Rp30 juta itu dibantu Pegadaian. Kalau pinjaman di atas Rp50 juta BRI masuk,” tuturnya.
Sebelumnya, niat membangun sistem pemberdayaan UMKM yang terintegrasi telah disampaikan pemerintah sejak beberapa tahun lalu. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir 2019 pernah mengutarakan keinginannya agar tercipta suatu holding untuk pemberdayaan UMKM agar lebih berdaya saing.
Lalu, pada tahun lalu wacana pembentukan holding untuk pemberdayaan UMKM kembali mencuat. Menteri BUMN Erick Thohir berkali-kali menyebut, dalam waktu dekat akan ada pembentukan holding pemberdayaan UMKM yang melibatkan sejumlah BUMN yakni BRI, Pegadaian, dan PNM.
