Indonesia bangun ekosistem ketenagakerjaan disabilitas IJC

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya Sugiarto menyampaikan, pembangunan manusia di Indonesia cenderung lebih lambat dibandingkan pembangunan fisik wilayah, terutama tata kota. Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengarahkan seluruh kepala daerah untuk melakukan pembangunan daerah untuk menuju Indonesia Emas 2045.

"Pembangunan manusia sekarang ini cenderung terabaikan daripada pembangunan fisik kota. Jadi pembangunan manusia ini harua dioaksa atau terus diingatkan," ujar Arya dalam penjelasannya di acara Seminar Nasional Pengarusutamaan Pusat Ketenagakerjaan Inklusif atau Inclusive Job Centre (IJC) untuk Pemerintah Kota, di Jakarta, Kamis (23/2).

Salah satu yang harus dirampungkan menuju Indonesia Emas 2045 tersebut, menurut Arya, adalah zero poverty atau nol kemiskinan. Sayangnya, hingga saat ini lapangan pekerjaan di Indonesia belum ramah bagi penyandang disabilitas. Sehingga, diperlukan pembangunan dan pengembangan ekosistem lapangan pekerjaan bagi kaum penyandang disabilitas.

"Serapan tenaga bagi penyandang disabilitas harusnya besar. Tapu saat ini dari 17 juta tenaga kerja disabilitas, baru ada sekitar 7 juta yanh tertampung. Jadi harus ada ekosistem yang dibangun," tutur Arya.

Berkaitan dengan ekosistem tersebut, maka Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) dari pemerintah Jerman bekerja sama dengan Indonesia, yaitu memfasilitasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), bersama-sama untuk mengembangkan inovasi Pusat Ketenagakerjaan Inklusif atau Inclusive Job Center (IJC). Inovasi ini dinilai sebagai pintu masuk untuk membangun Pasar Tenaga Kerja Inklusif atau Inclusive Labour Market (ILM) di Indonesia, dengan menyediakan instrumen untuk operasionalisasi IJC.

"Jadi bukan hanya kita minta pengusaha untuk beri slot bagi disabilitas, tapi kita dari pemerintah juga menyediakan ekosistemnya," kata Arya.

Menurut Walikota Bogor ini, dengan tersedianya ekosistem ketenagakerjaan bagi disabilitas, baik di sisi sarana dan prasarana hingga pelayanannya, maka hal ini bisa menjadi motor penggerak menuju Indonesia Emas 2045. Selain itu dia menyampaikan, saat ini sudah ada 28 pemerintah kota yang menerapkan kebijakan ekosistem ketenagakerjaan bagi disabilitas. Seluruh kota tersebut diharapkan bisa jadi contoh bagi total 98 kota yang ada di Indonesia.

"Kebijakan ini perlu disebarluaskan ke seluruh Indonesia," ucap Arya.

Sebagai informasi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah No. 60/2020 tentang Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan yang memandatkan pemerintah daerah untuk membentuk ULD dan menyediakan layanan berkualitas kepada penyandang disabilitas. Oleh karena itu, informasi dan pemahaman tentang IJC dan ILM harus disebarluaskan dan disosialisasikan kepada pemerintah kota. Selain itu, juga dapat mendukung pemerintah daerah dalam mengembangkan ULD Ketenagakerjaan.