Indonesia bisa mencontoh Vietnam hadapi perang dagang AS-China

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo, menilai Indonesia bisa mencontoh tiga Negara Asean yang bisa memanfaatkan peluang dari perang dagang antara Amerika Serikat dengan China. Dengan begitu, perekonomian Indonesia bisa tetap baik meski perang dagang terjadi.

Bambang mengatakan, klaim pemerintah yang menyebut ekonomi Indonesia menurun akibat imbas perang dagang Amerika Serikat dengan China tidak tepat. Menurut Bambang, adanya perang dagang tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menggenjot ekspor di sektor manufaktur.

Peluang tersebut, kata Bambang, nyatanya bisa dimanfaatkan oleh Vietnam, Kamboja dan Malaysia. Jika sebelumnya barang-barang manufaktur di Amerika Serikat kerap datang dari China, kini telah tergantikan oleh tiga negara tersebut. Seperti diketahui, Vietnam, Kamboja, dan Malaysia kini justru meningkat nilai investasinya di sektor manufaktur.

"Seharusnya Indonesia bisa mendapatkan satu kesempatan untuk bisa dimanfaatkan betul oleh pemerintah atau negara Indonesia," kata Bambang saat sidang paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. 

Berdasarkan catatannya, Bambang menambahkan, pada kuartal I tahun 2019 dalam struktur ekonomi di Vietnam, investasi sektor manufaktur justru menguat 86% dan 50% di antaranya berasal dari China. Namun, karena perang dagang pajak industri dari China yang masuk ke Amerika dinaikkan 30%. Akibatnya, pengusaha manufaktur di China berencana pindah ke negara lain agar tak kena pajak. 

“Tapi karena Vietnam bisa memanfaatkan pindahan trade war akhirnya pertumbuhan investasi asing naik 86%. 50% dari China,” ucapnya. 

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution terkait kondisi ekonomi Indonesia yang disebutnya baik-baik saja ternyata kurang tepat. Malah cenderung menyesatkan masyarakat. 

"Jadi berarti China yang dikorbankan oleh AS, karena adanya kenaikan pajak 30% itu (seharusnya) masih mempunyai pasar yang bagus untuk Indonesia. Apa yang dikatakan Menkeu dan Menko itu adalah tidak benar, ini pembohongan terhadap masyarakat, ini hoax," ujar dia.