Anggota DPR mempertanyakan alasan PT Pertamina (Persero) yang masih menjual bahan bakar minyak (BBM) berjenis premium di dalam negeri. Padahal, sejumlah negara telah menghapuskan bahan bakar jenis ini dari pasaran dan beralih ke BBM yang lebih ramah lingkungan.
Oleh karena itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah pun mempertanyakan kinerja Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang menurutnya tidak berkutik meredam kepentingan importir.
"Kenapa kita masih premium? Kita saja yang pakai premium. Negara lain sudah tidak. Apa memang pemerintah kalah sama importir?" katanya dalam RDP dengan pemerintah, Rabu (7/4).
Said pun menyindir Ahok yang menurutnya tidak setegas dan segalak sebelumnya, saat dirinya belum menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Harusnya, Ahok bisa mengintervensi para importir yang masih memasok premium demi keuntungan pribadi.
"Kenapa Ahok tidak ngubek-ngubek importir itu ya?" tanya dia.
Untuk memperbaiki tata kelola energi, pemerintah harus terus berbenah diri. Termasuk dalam hal pemberian subsidi energi kepada kelompok kurang mampu.
Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa subsidi energi, seperti subsidi LPG 3 kg, listrik, dan pupuk, disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan. Sehingga tidak hanya menjadi beban fiskal, namun meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat.
"Kalau itu beban APBN dan rakyat menjadi sejahtera mungkin tidak masalah," ucapnya.