Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya bersikap inklusif dalam era ekonomi digital. Untuk itu, pemerintah terus mengimplementasikan roadmap (peta jalan) kebijakan e-commerce untuk mendukung pengembangan e-commerce.
"Di era digital ini jangan sampai dilupakan aspek inklusifitas, dimana manfaat pembangunan melibatkan dan dapat dinikmati semua orang. Dikhawatirkan bahwa mengabaikan inklusifitas dapat memperburuk kesenjangan, dan kesenjangan akan menciptakan masalah sosial dan bahkan konflik," kata Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Business Advisory Council (ABAC).
Direktur Kerja Sama Intra Kawasan dan Antar Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri, Andre Omer Siregar, yang turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut, mengatakan bahwa Jokowi juga mengungkapkan bahwa pembangunan ekonomi yang inklusif dengan menggunakan platform digital, adalah prioritas Pemerintah Indonesia sejak tahun 2014.
Untuk itu, pemerintah terus mengimplementasikan peta jalan kebijakan e-commerce untuk mendukung pengembangan e-commerce sebanyak 17% dan mencetak 1000 technopreneurs pada tahun 2020.
Jokowi menjelaskan, pada 2017 tercatat 132,7 juta pengguna internet dan 92 juta pengguna smart phone di Indonesia. Pemerintah harus terus menyelesaikan pembangunan infrastruktur digital dengan penambahan serat optik Palapa Ring dan penataan spektrum frekuensi untuk menyediakan akses digital yang terjangkau bagi masyarakat.
Menurut Jokowi, Indonesia memberikan perhatian besar terhadap generasi muda dalam menghadapi Revolusi 4.0. Dukungan ini diberikan melalui pendidikan vokasi, politeknik, dan balai latihan kerja.
Pemerintah pun mendukung pemanfaatan teknologi di semua sektor, seperti pada Ruangguru di bidang pendidikan, atau GoJek di bidang transportasi. "Semua ini dilakukan untuk mendorong ekonomi yang inklusif," kata Jokowi.
Dia juga mengingatkan agar ketimpangan digital harus diatasi, melalui penyusunan peta jalan pengembangan internet of things, penyediaan platform pemasaran digital bagi UMKM, serta pemanfaatan digital bagi daerah tertinggal. Poin terakhir dapat dilakukan melalui kerjasama dengan marketplace dalam mengembangkan platform e-commerce berbasis potensi daerah, seperti pertanian dan perikanan.
Selain itu, ketimpangan digital juga harus diatasi melalui perbaikan kurikulum sekolah agar lebih siap menyambut era digital. (Ant)