Indonesia undang Australia investasi kesehatan dan pendidikan

Indonesia membuka peluang investasi di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi Australia. Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla usai pendatanganan kemitraan ekonomi komprehensif atau Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), 

“Kedua negara akan membangun kemitraan yang menggabungkan layanan dan investasi di bidang-bidang yang menarik bagi Indonesia, misalnya layanan kesehatan dan pendidikan serta pelatihan," kata JK di Jakarta, Senin (4/3).

JK mengajak pemerintah Australia untuk berinvetasi guna meningkatkan keterampilan tenaga kerja di Indonesia yang sangat dibutuhkan terutama di pendidikan vokasi. 

Selain itu, JK berharap Australia bisa memberikan ilmu dengan pelatihan kepada Indonesia di bidang kesehatan. Pasalnya, kata dia, saat ini Indonesia masih harus meningkatkan pelayanan publik untuk kesehatan. 

"Indonesia membutuhkan benchmarking (tolak ukur) untuk meningkatkan layanan untuk perawatan kesehatan. Ini adalah kemitraan yang saling mengutungkan," tutur JK. 

Sementara itu, dengan kesepakatan IA-CEPA, JK berharap kepercayaan antara kedua negara dapat semakin diperkuat. Menurut JK, IA-CEPA adalah perjanjian yang berbeda dibandingkan dengan apa yang dimiliki Indonesia-Australia dengan mitra lainnya.

“IA-CEPA dibangun berdasarkan tujuan strategis yang jelas untuk tumbuh bersama sebagai tetangga berdasarkan pada saling melengkapi kedua ekonomi," ujarnya.

IA-CEPA resmi ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Indonesia Enggartiasto Lukita dan Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Australia Simon Birmingham di Jakarta, Senin (4/3).

Enggar mengatakan perjanjian kerja sama tersebut merupakan bentuk penguatan kerja sama Indonesia dan Australia di bidang ekonomi, antara lain terkait perdagangan, investasi dan pelatihan vokasi.

"Penandatanganan ini adalah momen yang sangat berharga, karena setelah sembilan tahun melakukan perundingan, akhirnya Indonesia-Australia CEPA bisa ditandatangani," kata Enggar.

Penandatanganan kemitraan di bidang ekonomi tersebut pertama kali diluncurkan pada 2010 dan terhenti hingga November 2013, hingga akhirnya diaktifkan kembali pada Maret 2016.

Perjanjian ini akan menghapus 100% tarif barang asal Indonesia ke Australia dan 94% tarif barang dari Australia ke Indonesia. Di bidang investasi dan pelayanan, kedua negara akan memiliki akses lebih, termasuk pelatihan profesi.