Indonesia resmi menjadi anggota penuh (full membership) ke-40 Financial Action Task Force (FATF) dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Prancis, 27 Oktober 2023. Ini diklaim memberikan keuntungan bagi Tanah Air, utamanya persepsi positif terhadap sistem keuangan nasional.
"Yang akhirnya akan berdampak pada meningkatnya confidence dan trust Indonesia di sisi bisnis dan iklim investasi," kata Presiden Joko Widodo dalam keterangannya melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
FATF adalah organisasi internasional yang fokus pada pemberantasan pencucian uang serta pendanaan terrorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal. FATF, yang dibentuk pada KTT G7 tahun 1989, beranggotakan 40 negara.
Sebelum menjadi anggota tetap, Indonesia berstatus observer FATF sejak 29 Juni 2018. Selanjutnya, mengikuti tahapan mutual evaluation (ME) untuk menguji kepatuhan dan efektivitas rezim anti-pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal.
Pada FATF Plenary, Februari 2023, Indonesia diberikan jalur fast-track dalam melaksanakan rencana aksi (action plan), yang berfokus pada Immediate Outcome (IO) 3 tentang pengawasan kepatuhan, IO 8 tentang perampasan aset, dan IO 11 tentang pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
Dalam 2nd Update of Indonesia's Action Plan Progress Report, Indonesia menunjukkan capaian signifikan karena menyelesaikan 48 butir action plan. Dengan begitu, meningkat dari 77% pada 1st round menjadi 100% di 2nd round.
Jokowi berharap, keanggotaan FATF mampu mencegah terjadinya kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). "Dan pencegahan pendanaan terorisme Indonesia yang lebih baik."
Industri kripto
Sebagai anggota FATF, Indonesia wajib menerapkan standar internasional dalam pencegahan tindak pidana tersebut. Hal ini dinilai menjadi berkah bagi industri aset kripto, yang kerap menjadi sarana TPPU dan/atau pendanaan terorisme.
"Kehadiran Indonesia sebagai anggota penuh FATF menciptakan lingkungan yang lebih aman, transparan, dan dapat dipercaya bagi para investor dan pelaku bisnis aset kripto. Dengan adanya regulasi yang lebih ketat terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, diyakini bahwa kepercayaan masyarakat dan investor terhadap pasar aset kripto di Indonesia akan semakin meningkat," tutur CEO Tokocrypto, Yudhono Rawis.
Sejauh ini, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 4 Tahun 2023, terdapat 501 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia. Sebanyak 32 di antaranya aset kripto lokal.
Sayangnya, nilai transaksi perdagangan kripto menurun pada 2023 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sekalipun jumlah pelanggan bertambah. Nilai transaksinya mencapai Rp859,4 triliun pada 2021, lalu turun signifikan menjadi Rp306,4 triliun pada 2022 dan kembali merosot ke 94,4 triliun per September 2023.
Sementara itu, jumlah pelanggan pada 2021 mencapai 11,2 juta investor. Kemudian, naik nyaris 50% menjadi 16,7 juta investor pada 2022 dan kembali meningkat tipis ke 17,91 juta investor hingga September 2023. Lebih dari 50% pelanggan berusia 18-35 tahun.
Yudho melanjutkan, keanggotaan ini juga akan mendorong Bappebti untuk kembali menegaskan langkah mitigasi risiko dan menyusun program kerja anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT) terkait perdagangan aset kripto. Salah satu langkah penting yang telah diterapkan Bappebti adalah Travel Rule, yang diusung FATF pada 2019.
Aturan ini memerlukan penyedia layanan aset kripto untuk melacak dan melaporkan informasi transaksi yang melibatkan pengguna. Tujuannya, memastikan transparansi dan pencegahan penyalahgunaan aset kripto dalam TPPU dan pendanaan terorisme.
"Salah satu tujuan utama Bappebti adalah melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan perdagangan aset kripto sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan dukungan dari FATF, Bappebti akan lebih mampu untuk melakukan tindakan pencegahan dan penindakan terhadap aktivitas ilegal yang melibatkan aset kripto," bebernya.
Yudho memastikan Tokocrypto patuh dengan aturan yang ditetapkan oleh Bappebti dan FATF dalam rangka menjaga keamanan dan integritas pasar aset kripto. "Kami siap bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mencegah potensi penyalahgunaan."
"Kerja sama yang baik antara pelaku industri, Bappebti, dan FATF diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih terjamin dan terpercaya bagi perdagangan aset kripto sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Dengan demikian, Indonesia memasuki era baru dalam pengembangan industri aset kripto yang lebih berkualitas dan berintegritas," tandasnya.
