Industri manufaktur sedang tertekan, Menperin: Tetap optimistis tumbuh

Dampak depresiasi rupiah tengah dirasakan oleh industri manufaktur. Apalagi Bank Indonesia (BI) baru-baru ini menaikkan suku bunga acuan di level 6%, dari angka 5,75% yang bertahan sejak Januari 2023.

Kondisi ini mendorong industri manufaktur untuk menghitung ulang biaya produksi. Sebagian industri memangkas margin keuntungan untuk menanggung beban biaya produksi. Selain itu, para pelaku industri dengan skala yang lebih kecil terpaksa melakukan penyesuaian harga akibat semakin meningkatnya harga bahan baku dan biaya produksi.

“Namun kami memandang keputusan bank sentral untuk menaikkan suku bunga acuan telah berdasarkan penilaian menyeluruh terhadap inflasi di tanah air,” ujar Menteri Perindustrian dalam keterangan resminya, Jumat (27/10).

Meski demikian, Menperin mengharapkan agar inflasi di Indonesia masih bisa terkontrol dan tidak ada perubahan pada faktor-faktor lainnya yang akan turut meningkatkan biaya produksi di sektor industri. 

“Misalnya isu kenaikan harga gas industri atau kenaikan tarif listrik, sehingga biaya produksi dapat dijaga agar tetap stabil dan produk industri kita menjadi kompetitif,” jelas Menperin.

Ia menambahkan, pihaknya yakin bank sentral memiliki instrumen-instrumen untuk menjaga stabilitas. Selain itu, perbankan juga dapat mendukung sektor industri yang selama ini menjadi penyumbang pajak serta memberikan kontribusi ekonomi tertinggi.

“Sehingga kami tetap optimis bahwa manufaktur akan tetap tumbuh,” ujarnya.

Agus menyampaikan, langkah utama yang perlu dilakukan untuk mendukung sektor industri dalam negeri agar tetap mampu produktif dan berdaya saing dalam situasi saat ini adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Selain meningkatkan penguasaan produk dalam negeri di pasar domestik, belanja produk dalam negeri juga mampu menurunkan impor yang dapat berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah.

Untuk itu, Kemenperin mendorong realisasi komitmen belanja kementerian/lembaga/pemerintah daerah maupun BUMN pada 2023 sebesar Rp1.157,47 triliun. Saat ini, rata-rata realisasi anggaran nasional mencapai 66,78% (per 23 Oktober 2023).

Untuk mendukung hal ini, Kemenperin melakukan berbagai terobosan, misalnya digitalisasi proses sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Hal ini untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri secara merata dan optimal di seluruh kalangan Masyarakat.

“Dengan percepatan proses sertifikasi TKDN, termasuk juga bagi industri kecil dengan menerapkan self-assessment, kami ingin agar produk dalam negeri dapat makin cepat terserap dalam program pengadaan barang dan jasa,” tegas Agus.

Langkah selanjutnya adalah melalui pemberlakuan larangan dan pembatasan (lartas) impor terhadap kelompok-kelompok barang tertentu. Tujuan penerapan aturan tersebut adalah untuk memberikan keadilan bagi barang-barang produksi dalam negeri.