Menteri Perdagangan yang baru Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum PAN mendapat perhatian publik dan pelaku usaha, mengingat setumpuk masalah yang harus diselesaikan.
"Kami pelaku usaha mengharapkan Pak Zulhas mampu mengembalikan kepercayaan konsumen memastikan berbagai kebutuhan pokok pangan baik untuk masyarakat maupun dunia usaha pada posisi stok yang terjamin dengan stabilisasi harga yang stabil, secara khusus, ketersediaan stok dan harga minyak goreng yang sempat bergejolak," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/6).
Dia menyebutkan, Menteri Perdagangan harus mampu mengembalikan tingkat kepercayaan konsumen, makanya psikologi pasar harus dijaga. Dengan bekal pengalaman leadership yang dimiliki Zulhas, diharapkan mampu melakukan koordinasi dan komunikasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan juga stakeholder lainnya seperti pelaku usaha perkebunan sawit,produsen minyak goreng,eksportir,para agen sampai ke ritel/pedagang.
Harga pokok pangan yang rentan bergejolak harus dilakukan pengawasan dan pengendalian baik dari sisi stok dan harga seperti daging, gula, telor, cabe, beras termasuk tepung. Karena berbagai komoditi pokok pangan ini bukan hannya untuk kebutuhan masyarakat langsung tapi juga menjadi bahan baku pelaku usaha UMKM seperti hotel, restoran, café, warung makan dan lain lain. Sehingga ketersediaan atau demand dan supply harus terjaga untuk menghindari gejolak harga.
Kebijakan mengutamakan produk lokal menjadi skala prioritas, tetapi jika harus melakukan impor harus tepat waktu sehingga,dari sisi stok/supply tetap terjamin. Makanya, berbagai pengurusan izin impor agar lebih mudah, cepat dan lancar, dan bebas dari praktek KKN.
"Sebagai ketua umum partai harus dapat memastikan kepada publik bahwa Kementeriasn perdagangan bebas dari kepentingan partai," harap dia.
Kemudian Menteri Perdagangan juga agar fokus melakukan pembenahan, pengawasan, penindakan, penertiban serta pencabutan izin melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berbagai perusahaan pialang berjangka yang akhir-akhir ini, banyak merugikan masyarakat dengan iming iming profit yang tinggi.
Hal itu harus diseriusi oleh Mendag, sehingga kedepan ada lagi korban praktek investasi bodong yang banyak memakan korban. Kemendag harus dapat memastikan pengelola perusahaan tersebut ditangkap dan diadili dan mengembalikan kerugian para nasabah, karena mereka hanya memikirkan keuntungan sepihak tanpa memikirkan nasib nasabah.
Untuk itu, Bappebti yang memiliki tugas melakukan pemeriksaan serta penyidikan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka, dapat menegakkan aturan secara tegas.
"Dunia usaha juga berharap Menteri Perdagangan yang baru dapat menciptakan iklim tata niaga yang kondusif untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha," tutur Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta itu.
