Inilah rapor lapangan pekerjaan era Jokowi JK

Penciptaan lapangan kerja dianggap sebagai hal krusial yang harus dilakukan pemerintah. Makin banyak lapangan pekerjaan tercipta maka tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan berkurang.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho, mengatakan, salah satu ukuran keberhasilan dari suatu pemerintahan adalah terciptanya lapangan pekerjaan. “Dengan adanya tambahan pekerjaan, kesejahteraan akan ikut terangkat,” kata Andry dalam keterangannya.

Rata-rata tambahan penduduk bekerja pada tiga tahun pertama di masa pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla (JK) adalah 2,13 juta penduduk per tahun lebih rendah jika dibandingkan periode masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono sebesar 2,87 juta penduduk. Namun, dibandingkan periode SBY dan JK lebih tinggi hanya 1,68 juta.

Pada tiga tahun awal pemerintahan Jokowi-JK pertumbuhan ekonomi 1% menambah jumlah pekerja sebesar 426,297 penduduk. Sedangkan pemerintahan SBY-Boediono pertumbuhan ekonomi 1% meningkatkan pekerja sebesar 467 ribu penduduk. Lalu, era SBY-JK pertumbuhan ekonomi 1% hanya meningkatkan jumlah pekerja sebesar 287,062 penduduk. 

Rata-rata pertambahan penduduk bekerja pada era pemerintahan Jokowi-JK ditopang oleh sektor jasa perdagangan dan transportasi. Sektor perdagangan, restoran, jasa akomodasi merupakan sektor yang paling tinggi kinerja penciptaan kerja, baik dilihat dari sisi tambahan penduduk bekerja maupun dari RPK.

Sektor ini mampu menghasilkan rata-rata pertambahan penduduk bekerja sebesar 1,1 juta penduduk per tahun. Hal ini disebabkan oleh masifnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia.

Transportasi online terbukti mampu menyelamatkan penciptaan kerja era Jokowi-JK. Hal ini terlihat dari sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi yang berhasil memberikan tambahan 169.137 penduduk bekerja per tahun, setelah sebelumnya minus hampir 300 ribu orang pada era SBY-Boediono.

“Sayangnya, pemerintah justru mempersulit pelaku usaha transportasi online dengan berbagai regulasi. Hal ini perlu dikoreksi oleh pemerintahan Jokowi-JK jika ingin menciptakan lebih banyak pekerjaan,” tandas Andry.