Inklusi keuangan telah mendapat perhatian besar oleh lembaga pengawas keuangan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) misalnya, kerap menggalakkan program inklusi keuangan. Bukan tanpa alasan program tersebut didorong-dorong, sebab penetrasi masyarakat akan akses ke lembaga keuangan terbilang masih rendah.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan indeks literasi keuangan (2013-2016) selama tiga tahun pertumbuhannya terbilang tipis. Pada tahun 2013 misalnya, persentase literasi keuangan atas total penduduk Indonesia sebesar 21,84%. Kemudian pada tahun 2016 menjadi 29,66% secara nasional.
Dari berbagai lembaga keuangan tersebut, persentase tertinggi masih berasal dari perbankan. Lalu, disusul lembaga keuangan mikro dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Meski data terbaru persentase berasal sektor baru yakni financial technologi atau fintech belum tercatat OJK, namun kita boleh berharap ada peningkatan secara total penetrasi masyarakat terhadap akses lembaga keuangan di Indonesia.
Mengapa inklusi keuangan begitu penting bagi ekonomi tanah air? Jawabannya mudah, semakin banyak masyarakat dapat mengakses lembaga keuangan, maka ekonomi Indonesia dipastikan bakal terus melaju. Sebab kegiatan ekonomi akan terus berjalan yang artinya roda perekonomian terus melaju.
Apabila sistem keuangan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan terdongkrak sekaligus sanggup mengatasi kemiskinan. Inklusi keuangan bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan yang didukung oleh infrastruktur. Artinya, akses masyarakat ke sistem keuangan dengan biaya terjangkau bisa lebih luas.
Penetrasi yang rendah inilah menarik sejumlah mata internasional. Salah satunya berasal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendorong Ratu Maxima dari Belanda selaku Utusan Khusus PBB berkunjung ke Indonesia terkait misi Inklusi Keuangan Indonesia.
Ratu Maxima mengaku siap membantu perluasan inklusi keuangan di Indonesia. Sebagai utusan dari PBB, dia menawarkan bantuan dalam hal inklusi keuangan. Salah satunya yakni perubahan regulasi agar masyarakat Indonesia yang belum mengakses bank atau layanan finansial khususnya yang berada di daerah pedesaan bisa terkaver.
Apalagi pada era teknologi saat ini disadari bahwa teknologi memainkan peran yang sangat penting. Bersama dengan Presiden Joko Widodo, Ratu Maxima telah berdiskusi dengan Presiden Jokowi untuk menyederhanakan sistem.
"Kami siap melanjutkan kerja sama dengan pemerintah. Termasuk sektor swasta, perbankan dan layanan non-finansial agar dapat memperluas jangkauan inklusi finansial ke seluruh Indonesia. Sehingga menciptakan perubahan yang lebih baik," tukas Ratu Maxima seperti dikutip Antara.
Diakui Presiden Jokowi, penetrasi keuangan di Indonesia masih rendah karena penyederhanaan sistem masih terbilang sulit. Belum lagi izin-izin yang dinilai sangat ruwet. "Kami ingin selesaikan ini," tukas Presiden Jokowi.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menambahkan bahwa Ratu Maxima menyarankan agar keuangan inklusi Indonesia lebih terprogram dan tersistem di seluruh wilayah. Sehingga memang 'by name by address', aksesnya jelas dan bisa diterima oleh penerima manfaat dengan lebih baik.
Lebih lanjut, Puan juga menjelaskan kepada Ratu Maxima yang fokus pada inklusi keuangan. Bahwa penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditingkatkan dari enam juta menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di 2018 juga dilakukan secara nontunai.
