Pemerintah menargetkan membangun berbagai macam infrastruktur dari 2015 hingga 2019. Oleh karena itu, pemerintah harus menemukan skema dan sumber yang inovatif untuk melengkapi pembiayaan konservatif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengutarakan, Indonesia masih perlu terus menggali paradigma baru dalam pendanaan infrastruktur.
"Forum yang diinisiasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FKP3K) ini diharapkan dapat memberi solusi,” ujar Darmin saat memberikan sambutan kunci dalam acara Indonesia Investment Forum (IIF) di Bali, seperti dikutip dalam siaran resminya, Selasa (9/10).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, telah disusun dan salah satunya difokuskan pada akselerasi infrastruktur.
Pada RPJMN tersebut, pemerintah menargetkan membangun berbagai macam infrastruktur seperti 1.800 km jalan tol, 2.159 km kereta api antar kota, 24 pelabuhan baru, 15 bandara baru, dan 35.000 MW pembangkit listrik.
Lebih dari itu, pemerintah juga menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang saat ini terdiri dari 223 proyek dan 3 program, dengan perkiraan total nilai investasi sebesar US$307,4 miliar.
Data per Juni 2018 menunjukkan, 32 proyek telah selesai dan 44 PSN sedang dalam operasi parsial. Selain itu, dari program listrik 35.000 MW baru 2.278 MW yang beroperasi.
Dari total investasi US$307,4 miliar untuk PSN tersebut, Darmin berharap lebih dari 50% pendanaan berasal dari sektor swasta.
"Salah satu fokus utama untuk menarik sektor swasta adalah dengan adanya skema Public Private Partenership (PPP). Pemerintah terus mendukung dari aspek fiskal, regulasi, maupun kelembagaan," ujar Darmin.
Pemerintah pun telah mengeluarkan peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan bagi investor dengan menyediakan kemudahan dan berbagai alternatif transaksi lindung nilai terhadap risiko nilai tukar rupiah.
Beberapa contohnya adalah Call Spread Options dan Domestic Non Deliberable Forward (DNDF) yang baru diperkenalkan. Oleh karena itu, Darmin mengajak para tamu negara yang berasal dari berbagai dunia itu untuk bekerja sama.
"Terlepas dari insiatif-inisiatif tersebut, pemerintah menyadari bahwa kerjasama dengan dunia internasional juga masih diperlukan untuk mengembangkan skema pembiayaan infrastruktur yang inovatif," imbau Darmin.
Paradigma pembiayaan infrasturktur dari Bank Indonesia
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan tiga aspek pembiayaan. Diantaranya pergeseran dari pembiayaan pemerintah ke pembiayaan swasta. Kemudian, proyek infrastruktur sebagai sebuah kelas aset (class aset). Serta, basis investor yang luas, baik dari institusi maupun ritel.
Terdapat beberapa keuntungan pembiayaan infrastruktur melalui peran swasta. Diantaranya, mempercepat pembanguan infrastruktur seperti airport, seaport, dan tol laut.
"Hal tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang. Juga memperbaiki transaksi berjalan, mengingat pembiayaan swasta datang tak hanya dari dalam negeri, namun juga asing," ujar Perry.
Selain itu juga dapat memperluas kesempatan investor domestik maupun asing untuk berpartisipasi dalam pembiayaan infrastruktur. Swasta juga memiliki peran dalam pembangunan infrastruktur, itulah sebabnya otoritas terkait perlu mendorong minat investor swasta. Caranya dengan mengupayakan agar sekuritas, obligasi, saham, dan instrumen lainnya menarik dari sisi komersial.
"Stabilitas ekonomi harus selalu terjaga, untuk meyakinkan investor bahwa Indonesia tak hanya potensial, namun juga harus dijaga, baik dari sisi nilai tukar, suku bunga, maupun likuditas," imbau Darmin.
Dalam seluruh aspek tersebut, Perry mengklaim BI terus berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga terkait lainnya, agar investasi swasta dapat terus ditingkatkan.
