Insentif super deduction tax ditarget selesai Maret 2019

Pemerintah menargetkan insentif fiskal super deduction tax bisa rampung pada Maret 2019. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan formulasi pajak super deduction untuk sekolah vokasi dan research and development (R&D) sudah siap. 

"Pokoknya prosesnya segera. Ini tidak ada hubungannya dengan pemilu. Jadi, memang moga-moga bisa selesai Maret ini," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (19/2). 

Super deduction tax merupakan insentif yang diberikan pemerintah untuk perusahaan dalam menentukan biaya lebih tinggi daripada seharusnya. Sehingga, perusahaan bisa menikmati pajak lebih rendah, bahkan dua kali lipatnya.

Pemerintah baru merencanakan dua kegiatan yang dapat diberikan super deduction tax yakni kegiatan R&D dan pendidikan vokasi.

Dalam kesempatan sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)  Hariyadi Sukamdani mengapresiasi kebijakan ini. Namun, kata dia, harus implementasinya mesti dikawal dengan baik. 

Menurut Hariyadi, Apindo telah melakukan pembicaraan dengan Kementerian Keuangan untuk mendengar dan memberi masukan untuk kebijakan insentif super deduction tax ini. 

"Misalnya, R&D banyak juga di properti. Menyangkut kemudahan proses PPhnya, supaya PPhnya itu tidak menjadi lebih repot urusahannya," kata Hariyadi menambahkan. 

Pengembangan SDM

Dalam kesempatan lain, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti mengatakan Indoensia tengah mengembangkan pembangunan sumber daya manusia (SDM). S

Menurut dia, pembangunan fondasi SDM Indonesia yang kompetitif akan dimulai dari penguatan layanan dasar pada tiga sektor utama, yaitu infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Pada 2019, pemerintah telah mengalokasikan anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar Rp415 triliun. Target utama tertuju pada pembangunan dan revitalisasi 1.834 kilometer jalan, 37.177 meter jembatan, penyediaan 6.873 unit rumah susun, penyelesaian pembangunan 48 unit bendungan, empat bandara baru, dan 394,8 kilometer jalur kereta api, serta pembangunan dan rehabilitasi irigasi bagi 170,4 ribu hektare lahan.

Di bidang kesehatan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp123,1 triliun dengan fokus utama untuk menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96,8 juta penerima.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sejumlah Rp492,5 triliun di bidang pendidikan untuk perluasan akses Program Indonesia Pintar bagi 20,1 juta siswa, penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung kegiatan belajar 55,8 juta siswa, penyaluran beasiswa Bidikmisi bagi 471,8 ribu mahasiswa, dan penyaluran Tunjangan Profesi Guru bagi 1,4 juta guru. (Ant)