Masih di rekening kas daerah, insentif tenaga kesehatan Rp1,17 triliun belum dibayarkan

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti memastikan serapan anggaran insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) 2020 mencapai 99,99% atau sekitar Rp4,173 triliun ke kas daerah.

“Untuk tahun anggaran 2020 sebetulnya penyaluran untuk insentif nakes itu sudah hampir 100%, jadi 99,99% sudah disalurkan ke kas daerah,” katanya dalam video conference, Kamis (4/2). 

Astera memaparkan dari Rp4,173 triliun yang disalurkan ke kas daerah, terdapat 72% atau sekitar Rp3 triliun di antaranya telah dibayarkan kepada para tenaga kesehatan oleh pemerintah daerah.

“Jadi ada sekitar 72% atau Rp3 triliun yang sudah dibayarkan ke nakes dan sisanya masih ada di anggaran kas daerah,” ujarnya.

Dia menuturkan pihaknya telah menyurati pemerintah daerah (pemda) pada 4 Februari 2021 untuk kembali menganggarkan insentif nakes di dalam APBD 2021 guna mendukung pemulihan kesehatan masyarakat.

Selain itu, Kemenkeu bersama dengan Kementerian Kesehatan juga tengah menghitung detail kebutuhan untuk penanggulangan Covid-19 sehingga dapat menyesuaikan dengan kemampuan pendanaan yang terdapat di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.

“Saat ini kami masih menghitung bersama-sama dengan teman-teman dari Kemenkes terkait besaran jumlah, kemudian nanti akan menjadi carry over untuk insentif nakes 2021,” ucapnya.

Sementara itu, Kementerian Keuangan memastikan besaran insentif nakes pada tahun ini akan sama dengan insentif yang diberikan pada tahun 2020.

"Kami meyakinkan saat ini belum ada perubahan insentif nakes. Dengan demikian, insentif yang diberlakukan di 2021 sama dengan yang diberikan di tahun 2020. Ini kami tegaskan untuk jawab tulisan dan pertanyaan dari media dan publik," kata Dirjen Anggaran Askolani pada kesempatan yang sama.