Di tengah guncangan pasokan gas, Irak mendekati kesepakatan LNG dengan Aljazair

Irak tengah dalam pembicaraan lanjutan dengan Aljazair untuk mengamankan kesepakatan pasokan gas alam cair (LNG), dengan pengumuman yang diharapkan dalam waktu dua bulan, kata sumber kepada platform energi Taqa. 

Kesepakatan tersebut, yang diproyeksikan mencakup satu juta ton per tahun berdasarkan kontrak jangka menengah, muncul saat Baghdad berusaha keras untuk mengganti pasokan gas Iran menyusul sanksi AS yang semakin ketat.

Impor LNG akan dimulai setelah Irak menyelesaikan infrastruktur di pelabuhan Khor Al-Zubair di Basra. Rencana pengembangan tersebut mencakup pemasangan unit penyimpanan dan regasifikasi terapung (FSRU) dan menghubungkannya ke jaringan nasional melalui jaringan pipa sepanjang 40 kilometer. Penyelesaiannya diharapkan dalam waktu lima bulan, sehingga Irak dapat menstabilkan sektor kelistrikannya pada musim panas 2025.

Urgensi Irak dalam mengamankan pasokan gas baru meningkat setelah ekspor Iran—yang sebelumnya memasok 50 juta meter kubik per hari—terhenti pada awal Desember karena meningkatnya konsumsi domestik di tengah musim dingin yang keras.

Situasi memburuk menyusul keputusan Washington pada 9 Maret untuk mencabut keringanan sanksi yang mengizinkan Irak membeli gas dari Iran, yang memaksa Baghdad mencari alternatif. Namun, laporan yang saling bertentangan telah muncul. 
Farhad Alaaeldin, penasihat urusan luar negeri perdana menteri Irak, mengatakan minggu lalu bahwa Washington belum mencabut keringanan Irak untuk mengimpor gas Iran, menurut Reuters. Sebaliknya, pengecualian untuk mengimpor listrik yang dihasilkan Iran telah dibatalkan. Ia mencatat bahwa 43 persen listrik Irak berasal dari gas Iran, yang membuat diversifikasi menjadi tantangan.

Bersamaan dengan kesepakatan Aljazair, Irak sedang bernegosiasi dengan Qatar dan berupaya untuk menggandakan impor listrik dari Turki. Negara itu juga menandatangani kesepakatan dengan Turkmenistan Oktober lalu untuk hingga 20 juta meter kubik gas per hari, yang ditetapkan untuk memenuhi setengah dari permintaan pembangkit listrik Irak.

Bulan lalu, Wakil Menteri Perminyakan untuk Urusan Gas Izzat Saber mengonfirmasi komitmen Irak untuk mengakhiri pembakaran gas pada tahun 2030, dengan tujuan swasembada jangka panjang. Namun, dalam jangka pendek, Irak masih bergantung pada impor untuk bahan bakar pembangkit listrik berbahan bakar gas, yang menghasilkan sekitar 60 persen listrik negara tersebut.