Berdasarkan hasil keputusan aklamasi dari fit and proper test oleh anggota DPR RI terhadap Perry Warjiyo, maka Komisi XI DPR, sepakat jika Perry Warjiyo kembali menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2023-2028. Melihat hal tersebut, sejumlah ekonom menilai, tugas Perry sebagai Gubernur BI akan tetap sama, namun tantangan ke depan akan lebih berbeda.
Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menyatakan, Perry sebagai Gubernur BI yang kedua kalinya akan memiliki tugas dan kewajiban yang sama seperti sebelumnya, yaitu menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan menjaga harga domestik.
"Jadi terkait dengan tugas Gubernur BI, tidak ada yang berubah secara garis besar. Mandat dari BI adalah menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan menjaga stabilitas harga domestik yaitu menjaga inflasi. Jadi secara tugas tidak akan ada yang berbeda pastinya," kata Riefky kepada Alinea.id, Selasa (21/3).
Riefky justru menilai, perbedaan yang akan terjadi terletak pada tantangan yang akan dihadapi BI. Jika periode sebelumnya, BI lebih didominasi dengan tantangan untuk menjaga stabilitas harga, apalagi ditambah dengan pandemi Covid-19 yang memicu daya beli masyarakat rendah. Sedangkan menurutnya, tantangan BI ke depan adalah menjaga inflasi.
"Tantangan ke depan lebih ke arah bagaimana menjaga inflasi, paling tidak untuk satu tahun ke depan. Lewat dari itu, tugas lainnya akan tetap sama," ujar Riefky.
Hal serupa juga disampaikan Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios) Bhima Yudhistira. Ia lebih menyoroti tugas Gubernur BI ke depan akan memiliki tantangan yang lebih beragam. Tantangan pertama adalah, pemerintah perlu mempercepat pengaturan Dana Hasil Ekspor (DHE) yang wajib disimpan di dalam negeri.
"Ini sangat mendesak dan timingnya bisa terlewat ketika surplus perdagangan yang disumbang SDA diperkirakan menurun pada tahun ini. Jadi mumpung ada DHE yang potensial, BI harus tegas dorong pemberlakuan wajib DHE disimpan minimal 3-6 bulan," ungkap Bhima saat dihubungi Alinea.id.
Kedua yaitu, BI perlu meningkatkan keamanan pembayaran digital terutama yang berkaitan dengan perbankan maupun fintech. Ketiga, BI bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melakukan mitigasi risiko atas gelombang gagal bayar perbankan di luar negeri terhadap perbankan domestik.
"Perlu ada pengaturan yang lebih ketat juga soal kepemilikan saham bank di modal ventura, dan perusahaan startup digital," kata dia melanjutkan.
Berikutnya tantangan keempat yaitu, mendorong kerja sama regional baik dalam bentuk pemanfaatan Local Currency Settlement (LCS) dan pembayaran regional dengan QRIS, sehingga menurunkan ketergantungan pada dollar dan memberikan ruang bagi UMKM dalam berkontribusi di ekosistem digital kawasan.
"Tantangan kelima adalah BI perlu menjaga peredaran uang sehingga tidak menyebabkan inflasi tambahan, terutama setelah praktik burden sharing pandemi. Dalam rangka pengendalian inflasi, BI juga dituntut memaksimalkan peran tim pengendali inflasi daerah (TPID) dan koordinasi antar kepala daerah," tutur Bhima.
Selain itu Bhima juga mengungkapkan, dengan menjabatnya Perry sebagai Gubernur BI kedua kalinya, maka periode kedua tersebut menjadi yang terakhir bagi dia.
"Cuma dua periode berarti, Pak Perry tidak bisa maju di periode berikutnya," ucap Bhima.
