Ekonom minta jangan ada motif bisnis dalam pengadaan vaksin gotong royong

Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai, vaksinasi gotong royong harus terbebas dari motif bisnis dari kelompok pihak tertentu.

“Harga vaksin gotong-royong yang mahal dan penggunaan jenis vaksinnya tunggal, yaitu vaksin asal China Sinopharm, menimbulkan kesan bahwa vaksin gotong royong ini motifnya bisnis semata. Everything about pharmacy business,” ujar Achmad Nur Hidayat yang juga Direktur eksekutif Narasi Institute, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (22/5).

Harga vaksin gotong royong ditetapkan Rp321.660, dengan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No.HK.01.07/Menkes/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm melalui penunjukan PT Bio Farma (Persero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Covid-19 dan Tarif Maksimal Pelayanan untuk Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong.

Biofarma ditugaskan untuk pengadaan vaksin Sinopharm. Perbedaan harga vaksin gotong royong dan vaksin pemerintah yang lebih mahal, disebabkan Biofarma melakukan impor vaksin jadi, sementara vaksin pemerintah itu Sinovac produksi sendiri.

ANH mengatakan, Biofarma perlu menjelaskan detail harga dari impor vaksin jadi untuk vaksin gotong royong tersebut.

“Pemilihan jenis vaksin tertentu dari vaksin gotong royong juga menimbulkan persepsi publik bahwa vaksin gotong-royong pada akhirnya memiliki motif bisnis. Di antaranya bisnis vaksin yang memberikan keuntungan kepada perusahan-perusahan farmasi dunia, terlebih lagi kemampuan produksi vaksin hanya ada dibeberapa negara tertentu saja,” ujar ANH.

ANH mempertanyakan kenapa pemerintah tidak memprioritaskan vaksin dalam negeri sendiri. Padahal ini menyangkut ketahanan dan kesehatan nasional. ANH juga mempertanyakan kenapa vaksin Merah Putih tidak dipercepat riset dan pemasaran sehingga bisa digunakan dalam vaksin gotong royong maupun vaksin gratis pemerintah

“Optimalisasi vaksin inovasi anak negeri sendiri akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap perusahaan-perusahaan farmasi akan kebutuhan vaksin. Presiden Jokowi ingin vaksinasi selesai  2021 ini, sementara vaksin inovasi anak negeri baru dapat muncul dipasaran pada awal 2022. Dengan begitu vaksin inovasi anak negeri menjadi kurang bermakna bagi penghematan angggaran vaksin dan kepentingan nasional,” ujar ANH