Jawab ketidakpastian, ini 6 fokus utama Jokowi dalam kebijakan APBN 2022

Presiden menegaskan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) harus antisipatif, responsif, dan fleksibel.

Ketidakpastian diprediksi tetap membayangi Indonesia pada 2022. Selain pandemi Covid-19, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan global seperti ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik, serta pemulihan ekonomi yang tidak merata.

Merespons ketidakpastian ekonomi tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) harus antisipatif, responsif, dan fleksibel. Namun, tetap harus mencerminkan optimisme dan kehati-hatian. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) berperan sentral dalam melindungi masyarakat sekaligus motor pembangkit pemulihan ekonomi.

APBN sebagai perangkat kontra siklus, kata dia, dapat mengatur rem dan gas dalam pengendalian penyebaran Covid-19. Selain itu, APBN bisa menjadi pelindung masyarakat yang rentan dan mendorong keberlangsungan dunia usaha.

Bahkan, APBN disebut menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi. Sehingga, pada 2022, pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi. Namun, kebijakan fiskal juga harus konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural.

“Karena itu, pemerintah menyampaikan enam fokus utama dalam kebijakan APBN tahun 2022,” ujar Jokowi dalam Pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022, Senin (16/8).

Pertama, pemerintah akan fokus pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.

Selanjutnya, Pemerintah akan melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, pemerintah mengupayakan penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah.

Terakhir, keenam, pemerintah akan tetap melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien. “(Lalu, untuk) memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian," tutur Jokowi di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.