JK: Pemerintah mengerti kepentingan investor proyek infrastruktur

Wakil Presiden Jusuf Kalla meyakinkan investor swasta bahwa pembangunan proyek infrastruktur yang dilakukan Indonesia, akan mengombinasikan viability komersial dan sosial. Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus dilakukan terintegrasi, baik oleh pemerintah maupun swasta.

"Untuk biaya proyek yang non-commercially viable seperti membangun irigasi, jalan desa, infrastruktur di daerah terpencil, tentu itu tugas pemerintah, tapi sektor swasta punya pekerjaan lebih besar untuk infrastruktur penting, seperti komunikasi atau listrik," kata Jusuf Kalla dalam Forum Infrastruktur Global 2018 di Nusa Dua, Bali, Sabtu (13/10).

Oleh karena itu Wapres meyakinkan para investor swasta yang hadir dalam forum tersebut, bahwa pemerintah Indonesia mengerti kepentingan bisnis bagi investasi mereka. JK pun dukungan mereka atas upaya kombinasi yang dilakukan pemerintah.

Menurut JK, semua negara membutuhkan infrastruktur yang bagus, baik di negara berkembang seperti Indonesia, ataupun di negara-negara maju. Namun demikian, masing-masing negara memiliki tantangan yang berbeda.

"Di negara kepulauan, termasuk seperti Indonesia, konektivitas laut dan udara sangat penting sehingga transportasi harus bagus, kalau tidak ekonomi akan masalah, karena kami butuh biaya logistik yang lebih mahal dari negara kontinental," kata dia.

Karena itu, Wapres menyerukan kerja sama multilateral untuk menjawab tantangan infrastruktur global saat ini, yang meliputi bagaimana mempercepat pembangunan dengan melibatkan investor swasta, pembiayaan proyek jangka panjang, efektivitas strategi pemerintah, dan teknologi.

Forum Infrastruktur Global 2018 yang dihadiri berbagai bank pembangunan dunia, institusi investasi, dan perbankan dunia tersebut, merupakan salah satu sesi Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia di Nusa Dua, Bali, 8-14 Oktober. (Ant)