Jokowi curhat subsidi Rp502 T: Masih bisa kita pertahankan?

"Kalau bisa, ya, alhamdulillah, baik. Artinya, rakyat tidak terbebani. Tapi, kalau memang APBN tidak kuat, bagaimana?"

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pemerintah mengucurkan Rp502 triliun dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022 untuk subsidi, termasuk sektor energi. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga. Alokasi tersebut pun disebut sebagai yang terbesar dibandingkan negara-negara lain.

"Cari negara yang subsidinya sampai Rp502 triliun karena kita harus menahan harga Pertalite, gas, listrik, termasuk Pertamax. Gede sekali," katanya, melansir situs web Sekretariat Kabinet (Setkab), Jumat (12/8).

Namun, Jokowi meragukan apakah anggaran tersebut cukup hingga akhir tahun. "Apakah angka Rp502 triliun ini masih terus kuat bisa kita pertahankan?"

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas meminta jajarannya agar mewanti-wanti jika APBN tidak lagi mampu memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara terus-menerus sehingga terjadi kenaikan harga. Pangkalnya, telah terjadi kenaikan harga BBM di banyak negara.

"Kalau bisa, ya, alhamdulillah, baik. Artinya, rakyat tidak terbebani. Tapi, kalau memang APBN tidak kuat, bagaimana? Kan, negara lain harga BBM-nya sudah Rp17.000, Rp18.000, sudah naik 2 kali lipat semuanya. Ya, memang harga ekonominya seperti itu," tutur Jokowi.

"Kita masih ada income negara dari komoditi, dari komoditas, itu masih baik, ya, kita jalani. Tapi, kalau enggak?" sambung politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Lebih jauh, Jokowi menerangkan, kondisi tersebut turut disinggungnya ketika mengadakan pertemuan dengan para pimpinan lembaga negara di Istana Negara, beberapa saat lalu. "kami menyampaikan kepada beliau-beliau mengenai fakta-fakta itu, angka-angka itu."

Beberapa pimpinan lembaga negara yang hadir dalam pertemuan dengan Jokowi, di antaranya Ketua MPR, Bambang Soesatyo; Ketua DPR, Puan Maharani; Ketua DPD, La Nyalla Mattalitti; Ketua BPK, Isma Yatun; Ketua MK, Anwar Usman; Ketua KY, Mukti Fajar Nur Dewata; danKetua MA, M. Syarifuddin.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi juga membahas krisis global yang tengah terjadi di beberapa negara. Krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan, misalnya.

"Kita berbagi, sharing, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan domestik kita, baik yang berkaitan dengan pangan, yang berkaitan dengan energi, dan juga yang berkaitan dengan keuangan," tandasnya.