Jokowi kejar target proyek transportasi

Roda pembangunan infrastruktur terus menggelinding. Salah satu sektor yang terus dikebut pembangunannya adalah transportasi. Memang, sektor ini bukan hanya penting bagi kehidupan praktis masyarakat, namun juga disebut sebagai penggerak ekonomi negara. 

Dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan pemerintah Joko Widodo, terdapat 33 proyek terkait transportasi. Pembangunan transportasi menjadi sangat krusial karena berkaitan dengan sektor lainnya seperti logistik dan pariwisata. Proyek ini berada di bawah tanggung jawab Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Pada paruh pertama 2018, sejumlah proyek PSN sudah rampung dan beroperasi, seperti Bandara Kertajati. Sementara, beberapa proyek transportasi sudah mendapat lampu hijau untuk digarap, di antaranya Pelabuhan Kijing yang sudah diteken konsesi pembangunannya. 

Dalam kunjungan kerja ke berbagai lokasi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan beberapa proyek akan dimulai tahun ini. Adapun proyek yang sudah siap buat digarap yakni Pelabuhan Patimban dan Kanal Cikarang Bekasi Laut.

Budi mengatakan Jawa Barat menjadi sasaran pengembangan beberapa proyek strategis pemerintah karena potensi penduduk yang besar dan industri yang sangat berkembang. Salah satu proyek yang sedang didorong penyelesaiannya adalah Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat dengan nilai investasi Rp43,2 triliun.

Pembangunan pelabuhan ini merupakan strategi pemerintah untuk mengurangi kelebihan kapasitas di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembangunan Pelabuhan Patimban ini juga diharapkan dapat sebagai stimulator pengembangan wilayah di daerah Subang. Pelabuhan dengan terminal kontainer ini diperkirakan berkapasitas sebesar 7,5 juta TEUs.

“Pelabuhan ini sama besarnya dengan Tanjung Priok. Kami mengharapkan adanya pertumbuhan baru di Jawa Barat seperti di sekitar Karawang, Cirebon, dan Majalengka,” kata Budi, belum lama ini.

Budi mengatakan saat ini kementerian masih menyelesaikan pembebasan lahan untuk pembangunan Pelabuhan Patimban. Adapun pemancangan tiang perdana (groundbreaking) proyek pelabuhan ini akan dilakukan akhir Juli atau awal Agustus. Budi mengatakan setelah beroperasi Patimban akan menjadi hub baru di Jawa Barat yang bisa meningkatkan produktivitas logistik.

Dalam catatan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), pembangunan pelabuhan ini akan didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan Pinjaman Luar Negeri, APBD dan Swasta. Fase pertama Pelabuhan Patimban ditargetkan beroperasi pada 2019. Pemerintah mendapatkan pinjaman dari Jepang untuk membangun proyek strategis ini.

Di luar PSN, pemerintah juga melontarkan wacana untuk membangun bandar udara di Sukabumi, Jawa Barat. Menurut Budi, selain jalan tol, bandara ini akan menopang infrastruktur Sukabumi sebagai destinasi wisata yang tengah berkembang di Jabar. Seperti diketahui, saat ini, tengah dilakukan pembangunan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi).

“Sukabumi ini daerah bagus, kalau dulu (waktu tempuh) bisa enam jam dari Jakarta. Tapi nanti dari Jakarta dengan roda empat via Bocimi bisa 1,5 jam dan dengan pesawat 30 menit,” katanya.

Sementara itu, pemerintah juga akan membangun Inland Waterways atau Kanal Cikarang Bekasi Laut (CBL) sebagai alternatif moda transportasi logistik baru di Jawa Barat. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) ditunjuk sebagai penanggung jawab pembangunan proyek senilai Rp 3,4 triliun tersebut.

CBL dibangun untuk mengoptimalkan potensi jalur kanal sungai sebagai alternatif transportasi logistik. Optimalisasi ini akan menghubungkan area off-the-road Pelabuhan Tanjung Priok dengan area hinterland. Proyek ini akan menjadi solusi angkutan logistik selama ini menggunakan jalan raya sehingga menimbulkan kemacetan. Saat ini, arus barang harus berbagi dengan pengguna jalan raya lainnya dan pada akhirnya menimbulkan biaya logistik yang tinggi.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Agus H. Purnomo mengatakan hingga saat ini, lebih dari 90% angkutan logistik di Indonesia masih menggunakan moda berbasis jalan raya. Tingginya penggunaan angkutan logistik berbasis jalan raya ini mengakibatkan tingkat kemacetan lalu-lintas yang cukup tinggi, serta sering terjadinya ketidakpastian pengiriman yang berdampak pada kenaikan biaya logistik.

“Untuk itu kami mencari alternatif yakni moda transportasi berbasis sungai atau inland waterways. Moda transportasi ini dianggap memiliki kelebihan, yakni lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan angkutan berbasis jalan raya,” katanya.

Dengan dimasukannya Proyek CBL dalam proyek strategis nasional, proyek ini diharapkan sudah mulai dibangun pada tahun 2018. Namun demikian, Agus menjelaskan bahwa dengan kompleksitas stakeholder yang terlibat, maka ada banyak kendala yang harus dihadapi, salah satunya permasalahan yang berkaitan dengan perijinan dan kepatuhan terhadap regulasi-regulasi yang ada.

“Selain itu, ada pula kendala teknis lain yang harus benar-benar diperhitungkan yakni tingkat kelayakan proyek serta kendala fisik di CBL sendiri terkait lebar, kedalaman, tinggi muka air, dan instalasi infrastruktur di sepanjang CBL baik pipa maupun jembatan,” kata Agus.

Sementara, pada 12 Juli lalu, proyek Pelabuhan Kijing, Pontianak juga sudah mendapat legalitas dengan ditandatanganinya perjanjian konsesi pembangunan dan pengusahaan jasa kepelabuhan antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Kementerian Perhubungan. Perjanjian proyek senilai Rp 14 triliun tersebut berlangsung selama 69 tahun. 

Direktur Utama IPC, Elvyn G. Masassya mengatakan pencanangan (groundbreaking) Terminal Kijing yang terletak di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat itu sudah dilakukan pada April 2018.

Sebelumnya, Pemerintah sudah meresmikan Bandar Udara Kertajati Jawa Barat pada 24 Mei 2018. Bandara Internasional Kertajati akan melayani penerbangan komersial serta angkutan Haji 2018.

Pengoperasian serta pengembangan Bandara Internasional Kertajati ini akan melalui beberapa tahap. Pada tahap pertama, luasan terminal mencapai 96.000 m2 dengan kapasitas penumpang 5-12 juta penumpang per tahun. Pada tahap ultimate, akan dilakukan penambahan luasan hingga 209.151 m2 sehingga terminal akan memiliki daya tampung sekitar 29,3 juta per tahun. 

Pengembangan bandara ini telah dimulai sejak tahun 2016 dan diproyeksikan akan rampung pada tahun 2032. Sementara, Angkasa Pura II ditunjuk untuk mengelola Bandara Internasional Kertajati hingga 2035 dengan skema KSO (Kerjasama Operasi). Bandara yang rencananya akan melakukan grand launching pada Juli 2018 ini memiliki landasan pacu sepanjang 2.500 m, dengan luas terminal mencapai 96.000 m2. 

Saat ini, panjang landasan pacu baru 2.500 meter sehingga memang belum bisa didarati pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777 yang biasa digunakan untuk penerbangan haji. Dengan demikian, nantinya Garuda Indonesia akan mengangkut jamaah haji dengan Airbus 330 sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. 

Kemudian, jamaah akan berpindah ke pesawat Saudi Airlines yang mendapat jatah jamaah wilayah tersebut, untuk langsung terbang menuju Arab Saudi. Panjang landasan pacu akan diperluas menjadi 3.000 meter pada Juli mendatang dan ditargetkan rampung dalam waktu enam bulan.

Meski beberapa proyek sudah melaju cepat, masih banyak proyek PSN di bawah Kemenhub yang jalan di tempat. Sebagian masih terkendala ijin pembangunan dan pembebasan lahan.