Jokowi keluhkan lambatnya realisasi belanja kementerian dan lembaga

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan lambatnya realisasi belanja yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga baik di pusat maupun di daerah. Padahal, belanja di situasi krisis akibat pandemi ini sangatlah penting.

"Pada masa percepatan pemulihan ekonomi ini, belanja pemerintah merupakan instrumen penting untuk menggerakan perekonomian. Namun sayangnya, sampai kuartal I-2021, realisasi belanja pemerintah masih rendah," katanya dalam Rakornas Pengawasan Intern Tahun 2021, Kamis (27/5).

Dia merinci, hingga kuartal I-2021 realisasi belanja pemerintah yang dianggarkan lewat APBN baru sebesar 15% dan untuk rata-rata belanja pemerintah daerah melalui APBD tidak sampai 7%. 

Tak hanya itu, realisasi penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga tergolong lambat. Hingga kuartal I-2021 realisasi PEN hanya sebesar 10,19% dari pagu sebesar Rp699,46 triliun.

Padahal, dana PEN tersebut dibutuhkan untuk membantu dunia usaha dan insentif berbagai sektor untuk menjadi pengungkit perekonomian demi mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Selain itu, percepatan eksekusi pengadaan barang dan jasa (PBJ) di kuartal I juga belum terwujud. Pada kuartal pertama tersebut, PBJ yang terealisasi baru sebesar 10,98% untuk K/L dan kurang dari 5% untuk pemerintah daerah.

"Saya minta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk mencari penyebab lambatnya laju realisasi belanja dan berikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut," ujarnya.

Dia pun meminta dua lembaga itu untuk mengawal dan bantu instansi pemerintah agar dapat merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel. 

"Pastikan belanja pemerintah betul-betul mampu dimaksimalkan untuk mendorong perekonomian. Perencanaan dan penganggaran masih belum sepenuhnya menyasar kinerja yang jelas," ucapnya.