Jokowi minta BPKP pastikan anggaran belanja hasilnya konkret

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengawasan intern untuk berorientasi hasil agar belanja negara, daerah, dan badan usaha menjadi produktif. Pesan ini disampaikan langsung untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Jokowi mengatakan, situasi global dan ekonomi dunia yang tidak mendukung menjadi batu sandungan untuk Indonesia Emas 2045. Maka dari itu, pengeluaran untuk setiap rupiah harus memberikan manfaat nyata.

“Cari uangnya sangat sulit, baik itu lewat pajak, PNBP, royalti, dividen, tidak mudah,” kata Jokowi  dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Tahun 2023, Rabu (14/6).

Jokowi menyebut, para auditor harus mengawasi belanja pemerintah agar tidak mengalami kebocoran. Sisi ini dianggap menjadi kelemahan bila tidak dilakukan pengawasan.

Maka dari itu, pengawasan dari para auditor seperti BPKP dan APIP diharapkan dapat mencegah penyimpangan. Ia bahkan berharap, orientasi pengawasan bukan kepada prosedur melainkan hasil yang dicapai.

Terlebih, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh sempat menyinggung soal penggunaan dana dari APBN maupun APBD yang tidak optimal. Hal ini mencuri perhatian Jokowi.

Belum lagi nilainya mencapai 43% dan dipastikan bukanlah jumlah yang sedikit. Jokowi bahkan menemukan dari cara penganggaran sudah tidak benar.

“Jika tidak dilihat, dipelototi satu-satu. Hati hati kita lemah di situ. Dipelototi, kita turun ke bawah. Itu saja masih ada yang bablas. Apalagi tidak,” ujarnya.

Jokowi kemudian mengutip anggaran program stunting di daerah sebagai contoh. Anggaran program ini hanya dihabiskan untuk perjalanan dinas dan rapat. 

“Kalau Rp10 miliar anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya itu Rp2 miliar. Yang Rp8 miliar itu ya untuk langsung; telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting. Konkretnya kira-kira seperti itu,” jelasnya.