Jokowi minta tidak ada lahan perhutanan sosial yang telantar dan tidak produktif

Presiden Joko Widodo menegaskan peranan penting lahan perhutanan sosial, dalam rangka membuka usaha bagi para petani dan rakyat. Pemanfaatan lahan perlu dikelola dengan baik agar tidak ada lahan perhutanan sosial yang telantar dan tidak produktif.

Untuk itu, Jokowi mengajak para petani dan masyarakat untuk mengambil peluang dengan mengelola lahan dan menanam tanaman pangan pokok. Akibat situasi dunia yang sulit, banyak negara mengalami kekurangan pangan.

“Saya mengajak kita semuanya untuk menanam tanaman-tanaman yang menghasilkan bahan pangan pokok. Saudara-saudara bisa tanami. Silakan tanami padi silakan. Mau ditanami apa lagi yang pangan? Jagung? Silakan. Harga jagung ini pas naik," kata Jokowi di acara syukuran hasil bumi Gerakan Masyarakat (Gema) Perhutanan Sosial yang digelar di Lapangan Omah Tani, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang dipantau secara online, Rabu (8/6).

Selain itu, masyarakat juga bisa menanam sorgum atau porang. Menurutnya, harga jual porang akan naik karena sedang dibutuhkan. 

Terkait pengelolaan lahan perhutanan sosial, Jokowi meminta pemimpin daerah dan jajaran menterinya untuk melakukan pendampingan bagi para petani dan masyarakat. Pendampingan tersebut baik terkait dengan manajemen maupun sarana dan prasarana.

“Saya juga minta agar para petani perhutanan sosial ini juga diperhatikan sarana dan prasarananya betul? Setuju mboten? Nggih? Saya minta juga agar ada percepatan dalam rangka redistribusi lahan maupun juga SK-nya. Nggih setuju nggih?” ujar Jokowi.

Ibu negara Iriana Joko Widodo turut mendampingi dalam kegiatan tersebut. Acara syukuran hasil bumi tersebut juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Gema Perhutanan Sosial Indonesia Siti Fikriyah mengatakan, pihaknya mengapresiasi dampak dari program perhutanan sosial yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, banyak petani bisa memanfaatkan lahan di sekitar mereka hingga menghasilkan panen dengan adanya perhutanan sosial.

"Perhutanan sosial ini memberi berkah, membuat para petani dapat merasa ayem bisa menggarap hutan, bisa panen," kata Siti.

Siti menambahkan, perjuangan mengenai perhutanan sosial dan perkebunan tidak akan berhasil tanpa dukungan dari pemerintah dan kebijakan yang tegas kepada rakyat. Untuk itu, diperlukan komitmen untuk bersama-sama mengawal beberapa kebijakan yang melibatkan para petani dan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Kebijakan tersebut yaitu kebijakan perhutanan sosial, kebijakan KHDPK (kawasan hutan dengan pengelolaan khusus), serta kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan utamanya permukiman di dalam kawasan hutan.