Jokowi: Opini WTP bukan prestasi, tetapi kewajiban

Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah bukanlah prestasi. Opini WTP merupakan kewajiban semua pihak untuk menggunakan uanh rakyat dengan tanggung jawab.

Presiden Joko Widodo menegaskan, opini WTP itu kewajiban dari seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN. Itu kewajiban para menteri dan kewajiban para pimpinan lembaga. Uang rakyat dalam APBN dan APBD, kata presiden, harus dipergunakan dengan penuh tanggung jawab.

Presiden Jokowi menerima opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2022 yang disampaikan oleh Ketua BPK Isma Yatun di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/6). Menurut Jokowi, manfaat dari pelaksanaan program APBN dan APBD harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. 

Presiden juga mengingatkan agar jajaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk tertib administrasi dalam mengelola keuangan negara. "Tertib administrasi itu penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah apa manfaatannya untuk rakyat, apa kemanfaatannya untuk masyarakat, apa yang dirasakan oleh rakyat, apa yang dirasakan oleh masyarakat," kata mantan Gubernur DKI Jakarta disaksikan via YouTube Kepresidenan.

Jokowi meminta agar uang rakyat tidak untuk membiayai birokrasi atau proses, tetapi untuk merealisasikan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Jokowi meminta kementerian/lembaga dan pemda meningkatkan kualitas belanja.

"Setiap rupiah uang rakyat harus kembali kepada rakyat. Sekali lagi bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi, karena yang saya temukan justru habis banyak di birokrasi," kata presiden.

Secara khusus, presiden meminta BPK mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan. Hal itu agar penggunaan APBN dan APBD dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkokoh stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.