Jokowi pastikan terus bangun jalan tol baru: Banyak permintaan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim kebijakannya membangun jalan tol didukung para kepala daerah. Dalihnya, memberikan sejumlah manfaat, terutama sektor ekonomi, sehingga permintaannya tinggi.

"Gubernur, bupati, wali kota melihat bahwa tol itu bisa men-trigger titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, bisa mempercepat mobilitas orang dan mobilitas barang, mobilitas logistik. Sehingga, karena kemanfaatannya dirasakan, banyak permintaan," katanya di Kota Malang, Jawa Timur, pada Senin (24/7).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini melanjutkan, pemerintahannya akan terus melanjutkan pembangunan tol. Pengadaan diutamakan di luar Pulau Jawa.

Kendati demikian, Jokowi mempersilakan jika ada yang ingin membangun tol di Jawa selama perhitungan investasinya layak. Jika kalkulasi internal rate of return (IRR) tidak ideal, bisa melalui penyertaan modal negara (PMN) ke badan usaha milik negara (BUMN) atau dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Semuanya masih dilihat, dikalkulasi, termasuk yang di Jawa Timur, termasuk yang di Malang," ucap eks Gubernur DKI Jakarta itu, mengutip situs web Sekretariat Presiden (Setpres).

Merujuk data BPJT Kementerian PUPR, pembangunan jalan tol pemerintahan Jokowi pada Oktober 2014-Maret 2023 mencapai 1.848,1 km. Angka tersebut naik signifikan dibandingkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004-2014 sepanjang 212 km.

Sebelumnya, ekonom Achmad Nur Hidayat menyebut pembangunan infrastruktur rezim Jokowi, termasuk jalan tol, salah arah karena tak meningkatkan kinerja logistik nasional. Pangkalnya, skor Logistics Performance Index (LPI) Indonesia 2023 turun ke 3,15.

Ia mengakui bahwa skor kepabeanan dan infrastruktur Indonesia naik, masing-masing dari 2,67 (2018) menjadi 2,8 dan 2,9. Namun, skor pengiriman internasional dan kompetensi serta kualitas logistik merosot tajam, masing-masing dari 3,23 (2018) menjadi 3 dan dari 3,1 (2018) ke ke 2,9.

"Keberadaan infrastruktur berbayar, seperti jalan tol, ini tidak mampu meningkatkan akselerasi logistik," ungkapnya dalam keterangannya, Sabtu (22/7). "Justru membuat ongkos logistik semakin mahal."

"Ini namanya 'sudah jatuh, tertimpa tangga'. Lantas, untuk siapa pembangunan infrastruktur jor-joran tersebut?" tanya ANH, sapaannya.

Survei LPI digelar Bank Dunia dengan melibatkan 139 negara dan mengukur 6 indikator terkait dengan bisnis logistik. Yakni, kepabeanan, infrastruktur, pengiriman internasional, kompetensi dan kualitas logistik, timeline, serta pelacakan dan penelusuran (tracking and tracing).