Jokowi tak gentar digugat ke WTO imbas hilirisasi industri: Lawan!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan takkan mengentikan program hilirisasi industri, khususnya di sektor pertambangan, dengan menyetop keran ekspor bahan mentah (raw material). Setelah melarang ekspor nikel pada 2020, Jokowi akan menerapkan kebijakan serupa untuk bijih bauksit.

"Setelah nikel kita setop tahun 2020, bauksit nanti kita setop pertengahan tahun ini," kata Jokowi dalam sambutannya pada Pembukaan Muktamar XVIII PP Pemuda Muhammadiyah 2023 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (22/2).

Upaya hilirisasi yang dilakukan pemerintah ini bukannya tanpa halangan. Jokowi mengungkapkan, Indonesia digugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) usai melarang ekspor nikel.

"Tahun kemarin, kita kalah digugat oleh Uni Eropa. Tapi, saya sampaikan kepada menteri, 'Jangan juga berhenti, lawan!'" ujar Jokowi.

Jokowi memprediksi bakal ada gugatan lainnya jika kebijakan pelarangan ekspor bauksit diterapkan. Dia pun meminta jajarannya dan seluruh pihak tak gentar menghadapi potensi ancaman tersebut.

Menurut Jokowi, hilirisasi industri merupakan salah satu upaya yang dapat menjadi lompatan bangsa Indonesia menuju negara maju. Apalagi, hilirisasi nikel membuat Indonesia mendapatkan untung berkali-kali lipat.

"Ini bauksit nanti bulan Juni kita setop. Setop bauksit, nanti digugat lagi, kita pasti ada yang gugat lagi. Ya, kita lawan lagi. Kalah? Ya, tetap maju terus, jangan kalah," tuturnya.

Jokowi berharap benefit hilirisasi industri turut dirasakan masyarakat Indonesia. Pasalnya, dapat membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi rakyat.

Jokowi menegaskan, langkah pemerintah Indonesia untuk menyetop keran ekspor nikel dan bauksit bukan untuk menolak kehadiran asing. Namun, untuk memperoleh nilai tambah yang meningkatkan keuntungan perekonomian di dalam negeri.

"Saya sampaikan waktu bertemu dengan Uni Eropa, Indonesia ini tidak menutup diri. Kita itu terbuka, tapi jangan paksa kita untuk mengekspor bahan mentah, ndak! Udah enggak mau kita," papar Jokowi.

Ditambahkan Jokowi, Indonesia memberikan alternatif kepada negara-negara lain untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam pemanfaatan bahan mentah pertambangan. Syaratnya, industri pengolahan bahan mentah beroperasi di Indonesia.

"Silakan datang ke Indonesia, kita terbuka, kurang apa kita? Kamu boleh bekerja sama dengan perusahaan di Indonesia, dengan BUMN Indonesia. Kamu juga boleh mendirikan sendiri di Indonesia, juga tidak apa-apa. Tetapi, industrimu, pabrikmu, itu ada di Indonesia, bukan ada di Eropa," tutur Jokowi menambahkan.