Presiden Jokowi melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menambah program pembangunan rumah murah menjadi 1,25 juta unit. / Antara Foto
Presiden Jokowi melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menambah program pembangunan rumah murah menjadi 1,25 juta.
Presiden Jokowi melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menambah program pembangunan rumah murah menjadi 1,25 juta unit.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, target program pembangunan 1 juta rumah bertambah menjadi 1,25 juta unit rumah sampai genap tutup tahun 2019. Target itu meningkat 25% dari tahun sebelumnya 1 juta unit rumah.
Sepanjang awal tahun saja, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan mencatat sebanyak 77.326 unit rumah telah terbangun hingga 11 Februari 2019 lalu.
"Data pembangunan rumah yang tercatat dalam Program Satu Juta Rumah pada Januari 2019 lalu angkanya mencapai 77.326 unit rumah," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Alinea.id, Rabu (20/2).
Akan tetapi, angka ini diakui Khawali memang masih jauh dari target 1,25 juta unit rumah tersebut.
"Angka itu memang belum tinggi, sebab, di lapangan perlu ada penyesuaian rencana pembangunan dari para pengembang dan perbankan serta masyarakat terkait dengan pelaksanaan akad kredit rumah yang akan dibangun," imbuhnya.
Mengantisipasi keterlambatan tersebut, pihaknya akan terus mendorong serta menggerakkan seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan seperti pemerintah daerah, kementerian atau lembaga, perbankan, asosiasi pengembang, pihak swasta dan masyarakat dalam proses pembangunan rumah untuk mengurangi backlog (kekurangan kebutuhan) rumah di Indonesia.
"Pemerintah tetap membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk pelaksanaan Program Satu Juta Rumah di lapangan. Hal itu dikarenakan pemerintah hanya mampu menyediakan hunian bagi masyarakat melalui dana APBN sekitar 20% saja," terangnya.
Sedangkan sekitar 30% pembangunan rumah berasal dari bantuan pembiayaan perumahan bersubsidi yakni kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sisanya 50% adalah rumah yang dibangun oleh masyarakat secara swadaya dan pengembang perumahan secara formal.
Kementerian PUPR, imbuh Khalawi, juga telah bekerja sama dengan sejumlah bank untuk menyalurkan KPR Bersubsidi dengan skema FLPP. Dengan demikian, masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan harga murah dan terjangkau bisa mengajukan KPR FLPP melalui bank tersebut.
"Kami juga telah melaksanakan kerja sama PKO dengan 25 bank untuk menyalurkan KPR FLPP," tandasnya.
Berdasarkan data capaian Program Satu Juta Rumah Tahun 2019 per tanggal 11 Februari yang dihimpun Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, tercatat hasil pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 65.857 unit.
Jumlah tersebut terdiri dari yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR berjumlah 56.070 unit dan pengembang 9.787 unit. Sedangkan pembangunan rumah untuk non MBR tercatat dibangun oleh pengembang sebanyak 11.469 unit.
Khalawi menambahkan, pihaknya juga ingin mengingatkan kepada Pemda untuk implementasikan PP 64 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemda diharapkan bisa mengatur tentang perijinan perumahan yang lebih cepat.
Khalawi mengaku optimistis bahwa angka capaian pembangunan fisik rumah tersebut akan terus meningkat dan mampu mencapai target yang sudah ditetapkan.
Sebelumnya, pada 2018, Program Satu Juta Rumah ini mampu menyelesaikan hingga 1.132.621 unit yang terdiri dari dalam Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 785.641 unit (69%), dan Rumah non-MBR (komersil) sebanyak 346.980 unit (31%).
