Pemerintah menambah ruang untuk pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) menjadi Rp190 triliun pada 2020. Pemerintah juga akan terus meningkatkan plafon KUR ini hingga mencapai Rp325 triliun pada 2024.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akses kredit ini diperbesar untuk memberikan stimulus bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Harapannya, usaha kecil di Indonesia bisa tumbuh subur.
Jokowi juga mengarahkan penyaluran KUR perlu digeser ke sektor yang lebih produktif, seperti bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata.
"Untuk sektor pertanian, saya lihat baru termanfaatkan 30% dari plafon yang ada. Begitu juga dengan industri pengolahan mikro, kecil, menengah juga baru termanfaatkan 40%," kata Jokowi di Jakarta, Senin (9/12).
Di samping itu, Jokowi mengatakan, pemerintah akan menurunkan suku bunga KUR dari 7% menjadi 6% untuk tahun depan. Pemerintah berharap relaksasi moneter ini dapat memberi dampak signifikan bagi perkembangan ekonomi masyarakat. Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan pemerintah perlu mencari upaya untuk menyelesaikan tantangan peningkatan dan penyaluran KUR.
"Misalnya apakah diperlukan sebuah skema KUR khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor-sektor yang ada, juga dengan grace period yang khusus menyesuaikan waktu produksinya. Atau kami tawarkan skema KUR investasi dengan periode yang lebih panjang sehingga pinjaman KUR bagi pelaku UMKM agar bisa mengembangkan usahanya," kata Presiden Jokowi.
Peran pemerintah daerah
Sementara itu, Jokowi mendorong pemerintah daerah mempercepat akses keuangan masyarakat. Hal ini dikarenakan tingkat literasi keuangan di Indonesia masih tergolong rendah, yakni 35% dan inklusi keuangan sebesar 75%.
"Kami ingin mengajak seluruh daerah agar bisa mendorong rakyat untuk bisa akses ke keuangan, harus dipercepat," kata dia.
Jokowi mendorong percepatan akses keuangan masyarakat, baik untuk simpanan (tabungan) atau kredit perbankan.
Untuk kredit perbankan, Jokowi berharap pemda juga bisa memfasilitasi masyarakat agar mudah memperoleh KUR.
"Apa yang kita inginkan itu daerah ikut mendorong, membantu masyarakat untuk bisa mengakses (KUR). Buatlah kelompok-kelompok usaha, carikan channel ke perbankan, carikan KUR, tapi dalam kelompok yang jumlahnya semakin besar, semakin baik, ini tugas daerah," katanya.
Di sisi lain, Jokowi menyebut sudah ada program Bank Wakaf Mikro yang saat ini ada di 55 pondok pesantren dan akan terus ditambah.
Jokowi mencermati hingga saat ini sudah terbentuk kelompok usaha yang akan menjadi klaster untuk kemudian akan dipayungi menjadi semacam holding.
Dengan begitu, kata dia, usaha mikro dan kecil akan mudah mengakses marketplace pemasaran nasional dan global.
Sementara itu, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) akan diberikan fasilitas permodalan nasional madani (PMN) Mekar dengan plafon mencapai Rp32 triliun.
Saat ini, PMN Mekar memiliki 5,9 juta nasabah dengan pengambilan kredit yang bisa ditingkatkan hingga Rp10 juta.
"Ini juga sama, ekosistem sudah terbentuk, tinggal kita ini membawa bagaimana agar mereka bisa naik kelas, tapi memang ini memerlukan waktu," ucapnya.
Meski tergolong pembiayaan dengan nominal kecil, namun angka kredit macet masih kecil di bawah 1%.
"Artinya kecil-kecil ini justru memiliki kedisiplinan, kejujuran, dan memiliki itikad baik untuk mengembalikan," ujarnya. (Ant)
