Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Ketua Satuan Tugas Khusus (Satgassus) untuk Mempercepat Realisasi Investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Tugas baru ini melengkapi seabrek jabatan yang sudah diamanahkan Presiden Jokowi ke Luhut Pandjaitan.
"Dibentuk juga tim task force khusus yang diketuai Menko Marinves, Pak Luhut, yang akan mengoordinir interdept (antarkementerian) dan juga semua lembaga terkait sehingga proses percepatan investasi di IKN dapat berjalan lebih baik dan efisien lagi," kata Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/5).
Pemerintah, lanjut Bambang, juga membentuk tim task force di bidang pertanahan. Hal ini dilakukan agar lahan yang ditawarkan kepada investor sudah clean and clear.
"Jadi, [tanah] yang akan ditawarkan kepada investor adalah tanah-tanah yang sudah matang dan kita ketahui harganya. Sehingga, mereka bisa langsung menghitung berdasarkan kondisi topografi, geologi, akses, dan sebagainya," jelas Bambang.
Bambang berharap kejelasan informasi tentang tanah itu akan membuat investor IKN bisa merumuskan rencana bisnis yang lebih tajam. Kemudian, mendapatkan harga paling baik dilandasi data dan informasi terkini.
Badan Otorita juga diminta membuat satu pintu layanan yang terdiri dari kementerian/lembaga terkait lainnya untuk memudahkan investor mendapatkan informasi. "Jadi, satu pintu saja. Investor ke kami (Badan Otorita) atau ke BKPM sama saja karena kita merupakan bagian dari satu online sistem yang dimiliki BKPM," urai Bambang.
Per hari ini, kata Bambang, sudah ada 209 surat pernyataan minat (letter of interest) yang diterima Otorita IKN. Sebanyak 36 di antaranya sudah masuk tahap penandatangan perjanjian kerahasian (non-disclosure agreement/NDA).
Dengan telah ditandatanganinya NDA, kata Bambang, pembahasan investasi akan lebih detail. Sebab, akan terjadi pertukaran data antara pemerintah dan investor. Kemudian, investor bakal membuat studi kelayakan dan rencana bisnis.
Sepi peminat
Seretnya investor yang berminat menanamkan investasinya di IKN pernah diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. Basuki menjelaskan, belum ada realisasi investasi di IKN dari swasta.
Menurut dia, kebanyakan investasi baru mentok hanya berupa komitmen letter of intent (LOI), salah satunya lantaran permasalahan tanah. "Belum, sekarang yang dikerjakan [masih bersumber] dari yang APBN semua," kata Basuki kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 2 Mei lalu.
Saat ini, jelas Basuki, Badan Otorita sudah menyiapkan prosedur operasional standar (SOP)terkait. Sementara itu, Kementerian PUPR menyiapkan rencana detail dan tata ruang (RDTR).
"Walaupun RTDR sudah kita siapkan, tetapi bagimana misalnya kalau ada yang bangun rumah sakit lima hektare? Nah, belinya bagaimana? Makanya, ada Badan Otorita itu yang menyelesaikannya. Nah, sekarang mereka sedang selesaikan SOP-nya," kata dia.
Basuki menyebut alasan hingga saat ini belum ada realisasi investasi dalam pembangunan IKN Nusantara karena para investor masih menunggu proses pemberesan lahan (land clearing) area IKN.
"Untuk investasi-investasi, bagaimana cara membelinya? Semuanya, kan, ada kewenangan di Otorita. Cara beli tanah di sana. Kan, mereka akan membeli," pungkas Basuki.
Badan Otorita IKN telah mengajak para investor dalam acara Hannover Messe 2023 di Jerman untuk ikut mendukung pembangunan IKN Nusantara. Terdapat 182 pengajuan LOI oleh pengusaha dari 16 Negara.
Kementerian PUPR mencatatkan progres pembangunan IKN Nusantara sudah mencapai angka 27%. Pembangunan tengah berfokus pada zona 1A, yang merupakan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dan terdiri dari Istana Kepresidenan hingga kantor-kantor menteri.
