Jonan bantah ada kongkalikong Freeport

Setelah mantan Menteri ESDM Sudirman Said membongkar, Menteri ESDM Ignasius Jonan membantah adanya pertemuan dengan bos Freeport McMoRan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan membantah adanya pengaturan pertemuan khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PT Freeport Indonesia terkait perpanjangan izin usaha.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan bahwa apabila ada pertemuan, perundingan atau surat yang terjadi sebelumnya, hal tersebut sudah tidak relevan karena tidak lagi dijadikan dasar perundingan.

Ia menjelaskan hasil perundingan Freeport yang berlaku sekarang ini didasarkan atas kesepakatan yang menguntungkan negara yaitu divestasi 51%, kewajiban pembangunan smelter, perubahan kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan penerimaan negara harus lebih besar.

Perundingan-perundingan sebelum Menteri ESDM Ignasius Jonan menjabat menteri, tidak dijadikan sebagai dasar dalam perundingan Freeport yang telah disepakati tahun lalu itu.

Ia mengatakan ketika diangkat menjadi Menteri ESDM pada Oktober 2016, Presiden Joko Widodo memberi arahan agar menyelesaikan perundingan dengan Freeport.

"Saya sempat tawarkan Presiden (Joko Widodo) untuk bertemu CEO Freeport McMoran, waktu itu sudah Richard Adkerson (bukan James Moffet), tapi Presiden tidak mau bertemu," kata Jonan.

Hal itu, kata dia, karena sudah ada arahan Presiden Joko Widodo sudah jelas yaitu harus divestasi 51%, bangun smelter, merubah KK jadi IUPK dan penerimaan negara harus lebih besar.

"Sudah itu saja. Lalu kita di Tim Menteri yang berunding dengan Freeport, yang hasilnya sudah kita ketahui semua," ujarnya.

Selama ia menjabat Menteri ESDM, katanya, Presiden Joko Widodo tidak pernah menerima Richard Adkerson secara khusus untuk membahas masalah Freeport. Pertemuan hanya terjadi saat divestasi 51% Freport selesai pada 21 Desember 2018 lalu.

"Dengan ditugaskannya saya jadi Menteri ESDM, perundingan start dari nol. Dan perundingan atau surat sebelum-sebelumnya tidak dijadikan dasar lagi. Kalau seandainya dijadikan dasar, enggak mungkin dong kita bisa dapat divestasi 51%," pungkas Jonan.

Tanggapan atau bantahan yang disampaikan Jonan adalah terkait pendapat dari Mantan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyebutkan bahwa ada pertemuan khusus Freeport dengan Presiden Joko Widodo untuk berunding membicarakan perpanjangan kontrak Freeport.

"Jadi apa yang ditulis di surat saat pendahulu-pendahulu saya jadi itu tidak dipakai, kita hanya berunding dengan basis baru. Jikalau toh ada pertemuan itu, kan enggak relevan, kan tidak kita pakai juga," tambah Jonan.

Menurut penyampaian Sudirman Said sebelumnya terdapat draf kontrak yang kurang lebih isinya adalah perpanjangan Freeport yang poin-poinnya banyak merugikan pihak Indonesia.

"Presiden tidak pernah menerima Freeport secara khusus di jaman saya. Sampai ditandatanganinya IUPK baru ketemu dengan Presiden. Itu saja," tegas Jonan kembali. Sudirman Said bongkar rahasia Jokowi bertemu Freeport bisa dibaca di sini. (Ant).

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indonesia akhirnya resmi menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia, tambang emas terbesar dunia di Papua senilai US$3.5 miliar. Proses divestasi saham Freeport yang telah dikuasai setengah abad oleh Amerika Serikat melalui Freeport McMoran Inc., tambang emas Grasberg akhirnya resmi dikuasai oleh Indonesia secara mayoritas. Simak infografisnya perjalanan divestasi Freeport yang telah Alinea.id rangkum. • • #alineadotid #freeport #indonesia #US #america #divestasi #infoterkini #saham

A post shared by Alinea (@alineadotid) on Feb 19, 2019 at 9:18pm PST