Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sarman Simanjorang menilai, arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Koordinasi (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seluruh Indonesia pada Selasa (17/1) sangat inspiratif. Menurutnya, pesan Jokowi memberikan rasa optimisme terhadap kesiapan Indonesia menghadapi ancaman krisis ekonomi global di tahun ini.
“Arahan Presiden meminta seluruh kepala daerah dan forkopimda untuk menyikapi ancaman krisis ekonomi global dengan mengendalikan inflasi. Pengendalian tersebut harus dilakukan dengan operasi pasar secara langsung dan rutin, bukan sekadar menerima laporan dari staf,” kata Sarman dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (18/1).
Operasi pasar dilakukan untuk memastikan harga komoditas pangan, seperti beras, telur, tomat, daging agar tetap stabil dan terjangkau. Dengan demikian, daya beli masyarakat tetap terjaga.
Selain itu, Jokowi meminta agar tarif yang menjadi kewenangan daerah, seperti tarif PAM dan angkutan tidak membebani masyarakat.
“Semuanya ini agar inflasi dapat terkendali, baik tingkat nasional maupun daerah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia (BI) juga menurut Presiden, agar aktif memberikan informasi dan data ke para kepala daerah, sehingga bisa mengambil langkah yang akan diperbuat untuk mengendalikan inflasi,” ujarnya.
Optimisme lain yang disooroti Sarman pada arahan Jokowi, yaitu keyakinan Indonesia yang bisa membuka lapangan pekerjaan lebih banyak dan nilai investasi meningkat. Pada pidato Jokowi, investasi disebutkan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi 2023. Hal ini menjadi hal yang direbutkan oleh seluruh negara di tengah ketidakpastian global. Sehingga, perizinan juga menjadi hal yang penting dalam menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
“Untuk itu, agar masalah perizinan harus dipercepat dan pasti, termasuk masalah tata ruang dan izin IMB/KKPR agar cepat diselesaikan. Investasi 2022 yang melebihi target sebesar Rp1.207 triliun dengan ketersediaan lapangan pekerjaan mencapai Rp1,3 juta diharapkan akan berlanjut di tahun 2023,” tutur Sarman.
Target penambahan lapangan pekerjaan tersebut juga diharapkan bisa lebih besar di 2023 dan lebih merata di seluruh Indonesia. Tujuannya, agar sejalan dengan investasi di luar Indonesia yang telah mencapai 53%.
Sarman menyebutkan, momentum kepercayaan investor yang ada saat ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Caranya adalah dengan menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dan jaminan kepastian hukum melalui Perppu Cipta Kerja yang telah diterbitkan pemerintah.
Sarman mengatakan, arahan Jokowi agar kepala daerah membelanjakan APBD untuk produk lokal dalam negeri secara langsung atau e-katalog juga menarik. Karena hal ini bisa menjadi harapan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga industri dalam negeri untuk berproduksi dan dan mempercepat bangkitnya dunia usaha pascapandemi Covid-19.
Kemudian, penyerapan dana APBN dan APBD bisa dilakukan semaksimal mungkin, sehingga bisa meminimalisasi dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dengan belanja pemerintah. Hal ini bisa menjadi stimulus penggerak sektor usaha yang lain.
“Uang APBN dan APBD akan berputar di dalam negeri tentu akan memperkuat daya tahan ekonomi kita menghadapi ancaman krisis ekonomi global dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif di 2023 yang ditargetkan di atas 5%. Sehingga tidak ada lagi APBD yang mengendap di bank yang saat ini mencapai Rp123 triliun,” ujar Sarman.