Kadin minta kendaraan listrik bebas ganjil genap dan bea parkir

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Perkasa Roeslani minta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar mobil listrik tidak dikenakan aturan ganjil-genap.

Hal ini disampaikan Rosan langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal ini, lanjutnya, sebagai usaha untuk mendorong agar mobil listrik semakin banyak digunakan.

"Saya sempat ngomong dengan Pak Anies, nanti kalau electric car enggak usah kena ganjil genap dan kena parkir di mal lah. Itu supaya kita mau beralih ke electric car," katanya dalam FGD kendaraan Elektrifikasi di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (27/8).

Rosan melanjutkan, Indonesia memiliki potensi besar untuk pengembangan kendaraan listrik di kawasan. Oleh karena itu, katanya, kemudahan harus diberikan bagi pelaku industri mobil listrik tersebut.

"Saya lihat kemauan pemerintah sangat besar. PPnBM sudah dihapus, dan mungkin nanti ada kerja sama dengan pemerintah daerah. Di negara lain soalnya ada kemudahan," ujarnya.

Dari segi industri, ucap Rosan, Indonesia memiliki bahan mentah (raw material) yang cukup, tinggal mencari cara pemanfaatannya.

"Untuk membangun industri elektrifikasi kendaraan bermotor, Alhamdulillah raw material lengkap, tinggal technical know how yang diperbaiki," ucapnya.

Ia pun mengatakan, saat ini ada 5,6 juta motor listrik yang ada di dunia. Ke depan, Pada tahun 2025, diprediksi sebanyak 25% kendaraan ini ada di Indonesia.

"Kami mengarah kepada pemakaian electric vehicle besar dan industrinya ada di kita. Kolaborasi dari semua pelaku kepentingan, dan harus bersama-sama kita jalankan," tuturnya. 

Lebih lagi, selanjutnya, Indonesia akan mengalami transisi, dari hanya wadah tempat produksi mobil untuk diekspor, menjadi pasar penjualan domestik.

"Dari hanya menjadi tempat produksi mobil untuk diekspor, terutama untuk wilayah Asia Tenggara, menjadi pasar penjualan (domestik) mobil yang besar karena meningkatnya produk domestik bruto (PDB) per kapita," ucapnya.