Kamar Dagang Industri Indonesia (Kadin) menilai perjanjian internasional Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE CEPA) akan menciptakan iklim kondusif bagi dunia usaha dalam menggenjot daya saing atau kompetensinya.
Wakil Ketua Umum Kadin bidang Hubungan Internasional Shinta W Kamdani, menjelaskan, pelaku usaha sangat mendukung usaha pemerintah dalam meningkatkan daya saing nasional melalui IE-EFTA tersebut.
"Negara anggota EFTA memiliki potensi yang luar biasa sebagai sumber investasi utama khususnya dalam hal teknologi tinggi dan kesehatan. KADIN sangat berharap pemerintah bisa meneruskan momentum yang sangat baik ini. Juga segera menyelesaikan proses perundingan Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA),” ujar Shinta di Kementerian Perdagangan, Minggu (16/12).
Seperti diketahui, skema kerja sama komprehensif ini juga termasuk di dalamnya Deklarasi Bersama untuk pengembangan kapasitas dan kerja sama di sektor promosi ekspor, pariwisata, UMKM, hak kekayaan intelektual (HKI), kakao, dan kelapa sawit. Juga pendidikan vokasional, industri maritim, dan perikanan.
Sektor-sektor itu kata Shinta, penting bagi pelaku usaha Indonesia, karena pelaku usaha ingin mengembangkan industri manufaktur. Tapi, masih ada kesenjangan di sektor sumber daya manusia (SDM), antara tenaga ahli yang dibutuhkan industri dengan ketersediaannya.
"Selain itu, Norwegia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 240 ribu pulau memiliki keahlian yang bisa dibagi dengan kita dalam mengelola sumber daya maritimnya,” imbuh Shinta.
Berdasarkan data BKPM, sampai dengan September 2018, negara-negara EFTA secara agregat merupakan investor terbesar ke-14 bagi Indonesia, dengan nilai mencapai US$212 juta dengan 215 proyek investasi.
Potensi sektor investasinya antara lain keuangan dan perbankan (Liechtenstein dan Swiss), telekomunikasi (Norwegia), farmasi, kimia dan plastik (Islandia dan Swiss). Juga ekstraksi pertambangan dan migas (Norwegia), energy panas bumi (Islandia) serta manufaktur dan jasa
logistik (Swiss dan Norwegia).
Produk-produk unggulan Indonesia akan mendapatkan perlakuan khusus seperti untuk komoditas kelapa sawit, ikan, emas, kopi, alas kaki, mainan, tekstil, peralatan listrik dan ban.
Indonesia juga akan diuntungkan dengan eliminasi bea masuk untuk impor barang modal, bahan baku dan penolong sehingga biaya produksi dapat ditekan dan pada gilirannya daya saing produk Indonesia pun bisa naik.
"Dengan adanya Fasilitasi Perdagangan maka peraturan perdagangan maupun prosedur kepabeanan akan menjadi lebih transparan," kata Shinta.
Agar perjanjian dagang ini bisa memberi manfaat yang signifikan, Kadin akan melakukan sosialisasi ke daerah-daerah untuk memfasilitasi para pelaku usaha. Kadin juga akan memanfaatkan Free Trade Agreement (FTA) Centre untuk memfasilitasi implementasi dari perjanjian dagang dan terus melakukan business matching agar kemitraan antara pengusaha dapat dibangun.
Shinta berharap, dengan penyelesaian IE-CEPA dapat menjadi pintu masuk komoditas Indonesia di pasar Eropa yang memiliki standar tinggi, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia secara keseluruhan.
"Penyelesaian perundingan ini juga menunjukkan Indonesia mampu untuk menemukan common grounds dengan mitra Eropa yang memiliki standar tinggi sehingga memberikan momentum yang baik bagi penyelesaian perundingan IEU CEPA”, tukas Shinta.
Sebelumnya,
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita berharap, penandatanganan lndonesia-EFTA CEPA ini, bisa lebih banyak menarik investor dari negara-negara EFTA yang menanamkan modalnya di Indonesia.
”Cakupan perjanjian ini, demikian komprehensif. Menunjukkan kelima negara akan ikut mendorong proses modernisasi perekonomian Indonesia. Mengingat negara-negara EFTA memiliki keunggulan tersendiri di bidang teknologi, energi, pendidikan, transportasi, keuangan, kimia, perikanan dan lainnya, dan dengan didukung oleh kerja sama ekonomi dan pengembangan kapasitas kita harapkan akan terjadi alih-teknologi secara alamiah,” ujar Enggar.
Perjanjian IE-CEPA mencakup isu-isu perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, hak kekayaan intelektual, pembangunan berkelanjutan, ketentuan asal dan bea cukai, fasilitasi perdagangan, pengamanan perdagangan, persaingan usaha, legal, serta kerja sama dan pengembangan kapasitas
