Kebijakan DMO bakal dicabut, politikus PKS: Tak cukup hanya pakai imbauan

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto, meminta pemerintah tidak mencabut kebijakan domestic market obligation (DMO) dan crude palm oil (CPO), untuk menjamin ketersediaan bahan baku produksi minyak goreng (migor). Menurutnya, pemerintah tidak hanya berhenti pada imbauan kepada pengusaha, namun harus mau menyisihkan produksi CPO nya untuk keperluan produksi migor dalam negeri.

Sebab, imbaun terbukti tidak efektif dan membuat harga migor jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan. 

"Pendekatan negara, tidak cukup sekedar berupa imbauan moral, meminta komitmen pengusaha atau semacam gentlemen agreement, terkait dengan penyediaan CPO sebagai bahan baku minyak goreng dalam negeri," kata Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (27/7).

"Hal seperti itu adalah pendekatan kultural dalam masyarakat. Pendekatan Pemerintah mestinya lebih bersifat struktural berbasis regulasi," sambung dia.

Apalagi sebelumnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, juga pernah mendesak partisipasi produsen sawit untuk ikut dalam program subsidi migor curah berbasis Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Namun, imbauan ini tidak efektif.

Oleh karena itu, pemerintah harus mencari alternatif lain yang dapat memaksa pengusaha mengikuti rencana kerja pemerintah.

"Negara memiliki kontrak sosial dengan masyarakat karenanya pendekatan negara terutama bersifat binding (mengikat) dan compulsory (memaksa) bukan sekedar voluntary (sukarela)," tegas politikus PKS ini.  

Terkait hal tersebut, Mulyanto mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dengan rencana menghapus kebijakan DMO-DPO minyak sawit mentah dan menyerahkan ketersediaannya pada kesukarelaan komitmen produsen. Jangan sampai kebijakan ini menyebabkan lonjakan harga migor dan memicu inflasi. 

"Pemerintah harus mengambil kebijakan secara prudent, jangan gegabah, apalagi condong pada pengusaha migor, ketimbang masyarakat umum," jelasnya.  

Jangan lupa, komoditas migor ini termasuk bahan makanan pokok yang bersifat strategis, karena dibutuhkan oleh masyarakat luas.

Untuk diketahui, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berencana mencabut kebijakan DMO-DPO mengingat stok CPO domestik sudah lebih dari cukup. Menurutnya seretnya ekspor CPO menjadi biang keladi rendahnya harga TBS (tandan buah segar) di tingkat petani. Mendag akan menghapus asal pengusaha sawit berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan CPO dalam negeri.