Kebijakan impor buah diklaim telah pertimbangkan kepentingan petani

Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) merupakan keniscayaan yang juga diterapkan oleh banyak negara maju. Namun, Indonesia harus merevisi 18 macam peraturan, termasuk beberapa UU terkait yang memberlakukan RIPH. Ini selain sebagai pemerintah sejak1994 terkait perjanjian WTO, juga ada tuntutan dari dua negara maju, yaitu Amerika Serikat (AS) dan Selandia Baru.

Guru Besar Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) Muhammad Firdaus mengatakan, sebelum ada perubahan pasal pada UU Cipta Kerja, tiga prolegnas menyatakan bahwa impor pangan, termasuk hortikultura, dilakukan hanya jika produksi dalam negeri tidak mencukupi. Tiga aturan itu adalah UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU Pangan dan UU Hortikultura.

Firdaus menyebutkan, pada UU Cipta Kerja terdapat revisi bahwa pemenuhan kebutuhan pangan dilakukan dengan memanfaatkan sumber produksi dalam negeri, cadangan pangan, dan impor. Selain itu, ada klausul pada ayat berikutnya bahwa impor tersebut harus memerhatikan kepentingan petani dan nelayan.

"Kita bisa mempelajari kebijakan impor hortikultura dari Australia. Sejak awal 2000-an negara itu sudah menerapkan berbagai hambatan nontarif untuk impor durian, lengkeng, dan manggis meskipun daerah Utara yang ingin dikembangkan buah tropis belum berhasil secara baik," kata dia. 

Dia mengatakan, hambatan perdagangan seperti kuota adalah tabu pada pedagangan internasional. Selain itu, tidak ada alasan signifikan untuk menerapkan kuota impor buah. Terlebih pada buah sub-tropis yang tidak masif diproduksi di dalam negeri.

“Hambatan kuota masih diterapkan hanya dengan maksud untuk melindungi kepentingan nasional, seperti komoditi strategis,” ungkap Firdaus.

Pemberlakuan kebijakan impor buah, kata dia, tidak bisa disamakan dengan kebijakan komoditas lainnya. Terutama komoditas strategis yang berpengaruh pada inflasi, seperti bawang merah, bawang putih, atau cabai yang tidak bisa tergantikan.

Ini berbeda dengan buah. Saat apel mahal, kata dia, konsumen segera beralih ke buah yang lain seperti  jeruk. Masyarakat selaku konsumen dapat dengan mudah beralih memilih buah apa yang ingin dibeli.

“Jadi menganalisis kebijakan impor buah tentu tidak dapat sama dengan impor jagung, gula, atau sapi yang sering ditengarai membuka jalan bagi pencari rente. Kebijakan impor pada kurun waktu terakhir sudah terus dibenahi, agar transparansi proses dan perizinan lebih berjalan. UU Cipta Kerja sekiranya dapat memberikan jawaban atas PR ini,” pungkas Firdaus.