Wakil Kepala Bidang Penelitian LPEM FEB UI, Jahen F Rezky menyampaikan, langkah pemerintah di 2023 sangat penting dalam mengambil kebijakan fiskal. Ini lantaran di 2023, pemerintah harus mengembalikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 kembali di bawah 3%, juga menghadapi tahun politik di 2024. Namun di sisi lain, pemerintah juga harus memperhatikan dampak buruk yang dirasakan sektor usaha yang belum pulih sepenuhnya jika defisit APBN diturunkan signifikan.
“Karena banyak studi yang membuktikan, enggak semua sektor saat ini sudah pulih. Masih banyak juga yang lambat pemulihannya, ada sektor yang juga pulih lebih cepat. Sehingga kebijakan fiksal yang lebih tepat tentunya sangat dibutuhkan,” kata Jahen dalam pemaparannya di Press Conference: Indonesia Economic Outlook Q1-2023, Jumat (3/2).
Jahen juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal selama beberapa tahun terakhir telah berjalan dengan sesuai, tanpa ada pengaruh dan tekanan politik.
“Thanks to kebijakan pemerintah. Jadi karena kondisi fiskal kita sangat resilien terhadap political influence. Ini patut kita syukuri, karena kebijakan fiskal sangat mudah diotak atik oleh politik misalnya, mungkin kita enggak bisa menikmati kebijakan yang cukup prudent ini,” ujarnya menambahkan.
Lebih lanjut, ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky menyampaikan, berdasarkan postur APBN, penerimaan negara ditargetkan pada 2023 mencapai Rp2.463 triliun. Sedangkan untuk belanja, diperkirakan mencapai Rp3.041,7 triliun.
“Dengan demikian, kita akan mencapai defisit anggaran mencapai 2,85% dari PDB atau sekitar Rp598,2 triliun. Kemudian ini menunjukkan bahwa 2023 seharusnya berdasarkan proyeksi, kita sudah bisa memenuhi mandat defisit yang diamanatkan oleh Undang-Undang,” tutur Riefky.
Meski begitu, Riefky bilang, jika dilihat dari sisi komponen, target penerimaan negara diproyeksikan lebih rendah 7% dibanding 2022 karena adanya normalisasi harga komoditas. Kemudian dari sisi pengeluaran juga ada pengurangan yang cukup signifikan pada sisi kesehatan dan keamanan sosial sebesar 16% dan 5%, akibat sudah tidak adanya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Ada pun tema utama APBN 2023 menurut Riefky adalah masih tingginya ketergantungan terhadap komoditas dan dari sisi pengeluaran masih ada impor improvement yang bisa membuat APBN jauh lebih efektif dan efisien.
“Namun pemerintah juga perlu terus melanjutkan pengeluaran yang lebih efektif dan penting seperti human capital, physical capital, dan institutional reform. Beberapa highlight yang kita dianggap cukup penting adalah sisi kesehatan yang terus diimplementasikan oleh pemerintah, registrasi sosial ekonomi (regsosek), infrastruktur terkait ICT, dan akselerasi program prioritas nasional seperti IKN,” kata Riefky.
