Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan belanja negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 telah terealisasi hingga Rp2.717,6 triliun atau setara dengan 87,5% dari target APBN yang telah ditetapkan.
“APBN telah bekerja luar biasa keras selama tahun 2022 untuk menjaga perekonomian dan masyarakat dari berbagai guncangan global yang luar biasa hingga saat ini. Sehingga momen pemulihan ekonomi tetap terjaga dan daya beli masyarakat tetap terpelihara,” tutur Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (Srimul) dalam keterangan resminya, Rabu (21/12).
Srimul menguraikan, untuk alokasi belanja negara telah mencapai Rp2.717,6 triliun, terdiri atas belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp954,4 triliun yang digunakan untuk membayar gaji pegawai, serta belanja barang dan modal. Kemudian, untuk belanja non K/L sebesar Rp1.013,5 triliun yang digunakan untuk membayar kompensasi, pemberian subsidi, dan program kartu pra kerja.
“Bagi masyarakat yang masih terus mencari kerja, mencari keahlian, dan pelatihan, kita telah menaikkan kartu prakerja sebesar Rp17,8 triliun, yang sebelumnya dalam pagu anggaran hanya Rp7 triliun. Siapa yang menikmati? Sekali lagi, masyarakat tentunya, yaitu dalam bentuk pelatihan, insentif mencari kerja dan juga insentif untuk memberikan feedback survei. Ini adalah APBN yang langsung dinikmati masyarakat,” tutur Srimul.
Jika dilihat dari sisi penerimaan daerah, pajak daerah mengalami kenaikan 9,4%. Menurut Srimul, ini artinya menunjukkan kegiatan ekonomi di daerah mulai meningkat, terutama ditunjukkan oleh pertumbuhan pajak jenis konsumtif, seperti pajak restoran, hotel, hiburan, parkir, dan bahkan bakar kendaraan bermotor.
Dia juga menyebut, untuk belanja pemerintah daerah hingga akhir November 2022 tercatat sebesar Rp858,001 triliun atau naik sebanyak 1,7% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Belanja terbesar masih didominasi oleh belanja pegawai Rp323,67 triliun, belanja barang Rp236,95 triliun, belanja modal Rp105,87 triliun, dan belanja lainnya sebesar Rp191,53 triliun.
“Ini adalah kenaikan yang sangat baik dan kita harapkan semakin produktif dari berbagai belanja-belanja di daerah,” ucapnya.
Selanjutnya Srimul menambahkan, komponen belanja negara lainnya adalah untuk pembiayaan investasi yang tercatat hingga 14 Desember 2022 mencapai Rp82,05 triliun. Dana ini disalurkan terutama bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi ujung tombak pembangunan infrastruktur di Indonesia, seperti PT Adhi Karya, PT Waskita dan PT Hutama Karya yang telah terealisasi.
Selain itu, juga disalurkan untuk PLN dalam rangka elektrifikasi, peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dukungan terhadap infrastruktur proyek strategis nasional melalui LMAN, dukungan pembiayaan Perumahan melalui PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) persero, serta dukungan pemerintah terhadap penerbangan nasional Indonesia melalui PT Garuda Indonesia.
“Kita berharap Garuda akan bisa menjadi Airline yang sehat, tentu saja dengan berbagai langkah-langkah restructuring, penyehatan, serta bisa bertahan dan berkembang karena memang menjadi salah satu yang mendukung mobilitas masyarakat di Indonesia,” tuturnya.
