Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan, pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 adalah langkah jaga inflasi dan prevalensi stunting. Pengesahan itu membuat APBN 2024 menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (21/9).
Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wahyu Utomo mengatakan, sejumlah strategi jangka pendek dan menengah yang diterapkan pemerintah untuk mewujudkan transformasi ekonomi melalui APBN 2024. Tidak heran, bila postur APBN 2024 didesain demikian demi mendorong terciptanya sebuah transformasi ekonomi.
"Kami ingin mengubah yang produktivitasnya rendah jadi tinggi. Kami ingin mengubah aktivitas ekonomi yang nilai tambah rendah, menjadi tinggi. Kami ingin mengubah brown economy menjadi green economy. Kami ingin mengubah narrow based menjadi growth based economy atau ekonomi yang lebih produktif," ucap Wahyu dalam diskusi Bedah Anatomi APBN 2024 yang diadakan di Perpusnas RI, dikutip Senin (25/9).
Strategi jangka pendek, kata Wahyu, antara lain dengan menjaga inflasi, menekan angka kemiskinan ekstrem dan stunting atau kekurangan gizi pada anak, lalu mendorong pertumbuhan investasi.
Wahyu menekankan, inflasi perlu dikendalikan demi menjaga stabilitas ekonomi. Ia juga memastikan pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem turun jadi 0% sampai 1% pada 2024.
Terlebih, pemerintah menetapkan pendapatan negara Rp 2.802,3 triliun, belanja negara sudah Rp3.325,1 triliun dan defisit sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% terhadap PDB.
"Kemudian, turunkan angka prevalensi stunting. Sekarang sudah 21%, target kita jadi hanya 14% di 2024. Lalu kami akan mendorong investasi. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kuat, tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi, ke depan harus menggairahkan investasi," paparnya.
Strategi jangka menengah yang diterapkan pemerintah yakni mendorong transformasi sumber daya manusia (SDM). Lewat APBN 2024, pemerintah berikhtiar mewujudkan SDM Indonesia yang unggul, produktif, inovatif, berintegritas dan sejahtera.
Caranya yakni dengan menggalakkan alokasi APBN pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial,.
"Dengan pendidikan yang baik dan berkualitas, membuat orang menjadi lebih compatible dengan kemajuan, lebih inovatif, produktif. Dengan orang yang sehat badan dan jiwanya, lebih produktif. Ini human capital," tutur Wahyu.
Pemerintah juga menjadikan infrastruktur sebagai bagian penting dalam mengakselerasi terwujudnya transformasi ekonomi seperti ICT (teknologi informasi), energi, kemudian konektivitas ada bandara, pelabuhan, dan termasuk pangan. Kemudian, pemerintah juga berikhtiar meningkatkan nilai tambah atas sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, salah satunya lewat skema hilirisasi.
"Kita gunakan agar SDA itu bernilai tambah tinggi. Harapannya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, nyerap tenaga kerja. Akhirnya pertumbuhan bisa diakselerasi. Itu mengenai bagaimana transformasi ekonomi," ucapnya.
