Kemenkeu sebut pembangunan IKN dalam tahap diskusi pembiayaan

Lama tak terdengar, progres pembangunan ibukota baru (IKN) di Kalimantan Timur menjadi pertanyaan publik. Pasalnya, pembangunan proyek ini tak dimasukkan dalam RAPBN 2022

Menanggapi hal itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan, pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) tetap berlanjut. 

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan, saat ini pemerintah tengah melakukan pembicaraan antarkementerian dan lembaga untuk menyiapkan peraturan perundang-undangan atas pembangunan IKN tersebut. 

"Jadi yang IKN pada dasarnya masih terus dilakukan diskusi antar kementerian, yang lead untuk penyiapan peraturan perundang-undangannya adalah Bappenas," katanya dalam video conference, Jumat (20/8).

Rio menyampaikan, pembicaraan di tingkat kementerian dan lembaga tersebut juga membahas mengenai pembiayaan pembangunan IKN serta penataannya.

"Adapun beberapa hal yang dibicarakan tentu mengenai, satu soal pembiayaan kemudian juga soal penataannya. Tetapi progresnya berjalan dan yang lead adalah Bappenas," ujarnya.

Kendati demikian, beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa anggaran untuk pembangunan IKN sebetulnya telah disiapkan sebesar Rp1,7 triliun di 2021.

Hanya saja, anggaran itu tersebar di beberapa kementerian dan lembaga. Di samping itu, anggaran juga disiapkan dari non K/L, yaitu dari anggaran belanja project development fund (PDF). 

Adapun, kementerian yang dan lembaga yang bertanggung jawab dalam penganggaran pembangunan IKN tersebut adalah Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian LHK, dan Kementerian ATR. 

"Di (K/L) itu sebesar Rp800 miliar dan belanja project development fund itu Rp900 miliar yang sifatnya non-K/L," ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (22/4).