Kemenkeu tanggapi tudingan Prabowo atas kebocoran anggaran Rp1.000 T

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi ujaran calon presiden 02 Prabowo Subianto soal adanya kebocoran negara yang mencapai Rp1.000 triliun. Kemenkeu menegaskan akan terus memerangi berbagai kebocoran anggaran.

Kepala Biro Komukasi dan Layanan Informasi Kemkeu Nufransa Wira Sakti mengatakan kebocoran anggaran merupakan bentuk inefisiensi maupun kelemahan perencanaan keuangan negara. Kelemahan jenis ini merupakan persoalan kapasitas dan kualitas birokrasi yang fundamental.

Oleh karena itu, kata dia pihaknya, akan terus terus memerangi berbagai kebocoran anggaran, baik yang berbentuk kejahatan korupsi, maupun dalam bentuk infesiensi dan kelemahan kompetensi.

"Obatnya adalah reformasi birokrasi, membangun budaya transparansi dan akuntabilitas, dan membangun kompetensi birokrasi," kata Nufransa kepada Alinea.id, Minggu (7/4).

Kendati demikian, saat ditanya kebenaran perihal ada atau tidaknya kebocoran uang negara, Frans enggan menanggapinya.

Bagi Frans, Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara akan terus berkomitmen mengelola APBN dan keuangan negara secara berintegritas, kredibel dan profesional.

Menurut dia, setiap tahun pengelolaan keuangan negara dan APBN  diaudit oleh BPK dan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian.

Dia membeberkan, pada tahun 2016 dan 2017 laporan keuangan pemerintah pusat  mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK. 

“Kami sangat menentang kebocoran anggaran baik dari korupsi maupun inefisiensi pada penggunaan anggaran. APBN adalah uang rakyat, hak rakyat harus terus dijaga dan tidak boleh dikhianati satu rupiah pun," ujarnya.

Sebelumnya, calon presiden 02 Prabowo Subianto saat melakukan kampanye akbar menyatakan telah terjadi kebocoran anggaran di Indonesia sebesar Rp1.000 triliun. Dugaannya itu melebihi penghitungan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) yang menyebut kebocoran anggaran pemerintahan mencapai Rp2.000 triliun. 

“Selama ini Prabowo mengatakan 1000 triliun hilang, KPK mengatakan 2000 triliun hilang,” ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan jika dibiarkan di tangan pemimpin yang sama, tidak menutup kemungkinan terjadi kebocoran anggaran yang semakin besar. Padahal, uang negara tersebut bisa digunakan untuk pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Bagaimana jika terjadi beberapa tahun lagi. Bayangkan apa yang bisa kita bangun dengan uang Rp10.000 triliun, berapa ratus pabrik yang bisa kita bangun,” ucapnya.