Kementerian PPN/Bappenas luncurkan portal Satu Data Indonesia

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), resmi meluncurkan portal Satu Data Indonesia (SDI) pada Jumat (23/12).

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menilai, portal SDI ini sebagai marketplace data pemerintah yang telah menghubungkan dengan data dari 58% kementerian dan lembaga, yaitu 48 kementerian dan lembaga dari total sebanyak 83 kementerian dan lembaga.

“Portal SDI ini kira-kira memiliki fungsi sebagai marketplace data pemerintah, yang mempertemukan suplai dan demand terhadap data,” ujar Suharso dalam pidatonya di acara Grand Launching Postal Satu Data Indonesia.

Portal SDI ini juga menjadi salah satu kekayaan baru bagi Indonesia yang tidak kalah berharga dari sumber minyak bumi. Diluncurkannya portal ini juga menjadi salah satu solusi pemerintah dalam mengambil keputusan.

Hingga saat ini, secara rinci portal SDI di tingkat provinsi sudah menghubungkan 68%, yaitu 26 provinsi dari total 38 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Untuk tingkat kabupaten/kota tercatat sampai saat ini baru 18% atau 95 dari total 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

Jumlah tersebut kata Suharso akan terus ditambah secara signifikan ke depannya, sehingga bisa menjadi sumber data utama yang valid di Indonesia.

“SDI sudah melakukan inventarisasi data terhadap lebih dari 136,5 ribu data set. Jumlah ini akan terus bertambah dengan komitmen dan dukungan pembina data, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi Geospasial, dan Kementerian Keuangan,” tambah Suharso.

Suharso mengungkapkan, terdapat fitur layanan tata kelola satu data Indonesia dalam potal SDI ini yang bisa menunjang permintaan data antarinstansi, pelaksanaan forum satu data Indonesia, manajemen akses, dan manajemen keamanan.

Dalam grand launching peluncuran portal SDI tersebut turut hadir Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Kepala BPS Margo Yuwono, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BBSN) Hinsa Siburian, Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRI) Laksana Tri Handoko, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil), Kemendagri yang diwakili Zudan Arif, dan Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah.