Kementerian PUPR lelang dini 11 paket pembangunan perumahan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan lelang dini 11 kontrak paket proyek pembangunan perumahan senilai Rp157 miliar. 

Sejumlah paket yang yakni pembangunan rumah susun (rusun) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), perguruan tinggi, pondok pesantren (ponpes), aparatur sipil negara (ASN); serta program bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).

Penandatanganan kontrak tender atau lelang dini TA 2020 tersebut dilakukan bersamaan dengan Peresmian Terowongan Nanjung di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Presiden Joko Widodo dalam pengarahannya menyatakan, proses lelang dini Kementerian PUPR ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan proyek infrastruktur dan perumahan bagi masyarakat. Presiden berharap lelang dini dapat meningkatkan kualitas pembelanjaan anggaran khususnya dalam pembangunan infrastruktur karena pekerjaan dapat dimulai lebih awal. 

"Lelang dilakukan agar anggaran pembangunan dapat terserap secara maksimal. Saya berharap kualitas suatu bangunan dan infrastruktur dapat berjalan secara maksimal karena tidak kejar-kejaran oleh waktu bila pembangunan itu dilakukan di akhir tahun," ujar Jokowi pada Peresmian Terowongan Nanjung di Kabupaten Bandung dan Penandatanganan Kontrak Hasil Tender Dini TA 2020 di Bandung, Rabu (29/1).

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan Kementerian PUPR telah melaksanakan proses lelang dini untuk sejumlah proyek pembangunan sejak beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020 ini, setidaknya ada sekitar 100 proyek pembangunan infrastruktur yang di lelang dini pada akhir tahun 2019.

“Sesuai instruksi Bapak Presiden dalam hal pengelolaan APBN, kami berupaya untuk mempercepat kegiatan pembangunan infrastruktur dengan melaksanakan tender dini pada periode 6 November 2019 hingga 29 Januari 2020," kata Basuki.

Basuki menambahkan, kontrak paket pekerjaan tersebut berasal dari seluruh unit organisasi Kementerian PUPR yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Dia juga berpesan kepada para kontraktor selaku penyedia jasa untuk dapat bekerja sama dengan baik sebagai satu tim dengan Kementerian PUPR dengan menjalankan peran masing-masing sebaik-baiknya.

"Presiden sudah perintahkan untuk tahun 2020 dilakukan lelang dini. Tujuannya agar sejak Januari 2020 pekerjaan sudah bisa dimulai, tidak hanya di pertengahan atau akhir tahun anggaran. Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 120 triliun pada tahun 2020," ujarnya. 

Sebagai informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan lelang dini paket kontraktual pekerjaan infrastruktur Tahun Anggaran (TA) 2020 sejak 6 November 2019. Hingga 29 Januari 2020 tercatat sebanyak 3.086 paket senilai Rp36,2 triliun telah dilakukan tender dini dari total 7.426 paket kontraktual senilai Rp93,5 triliun yang dilelang. 

Dari jumlah tersebut, 100 paket kontrak atau senilai Rp 4,8 triliun ditandatangani secara serentak oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa.