Kementerian PUPR renovasi 821 sarhunta DPSP Borobudur

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah rampung mengembangkan sarana hunian pariwisata (sarhunta) di kawasan Wanurejo, Magelang, Jawa Tengah (Jateng). Ini sebagai dukungan pengembangan kepariwisataan Borobudur.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa III Ditjen Perumahan, Salahudin Rasyidi, menyampaikan, setiap sarhunta mempresentasikan desain rumah adat setempat dan berkelompok. Konsepnya juga menggunakan elemen-elemen budaya dan evaluasi pengembangan 1 koridor utama agar menciptakan suasana khas daerah pariwisata yang berbudaya. 

"Untuk proses perencanaan, kami melibatkan tim ahli untuk mengonsepkan penataan DPSP (destinasi pariwisata superprioritas) Borobudur, termasuk sarhunta. Jadi, ada motif-motif kearifan lokal seperti kawung atau kalpataru yang diterapkan pada setiap sarhunta," tuturnya.

Ciri khas elemen fisik yang diterapkan dalam pengembangan sarhunta di kawasan DPSP Borobudur, antara lain, pembangunan atap tradisional Jawa kerakyatan dengan bumbungan Kalpataru; teras homestay, pintu, dan jendela dengan motif kawung dan pigura bata ekspose; kamar tidur dengan bata ekspose dan furnitur; kamar mandi standar internasional; serta pot dan gentong untuk cuci tangan.

Terdapat 2 jenis penerima sarhunta DPSP Borobudur. Yakni, rumah dengan fungsi usaha dan tanpa fungsi usaha. Menukil situs web Kementerian PUPR, anggaran perbaikan dan pengembangan rumah dengan fungsi usaha sebesar Rp115 juta, sedangkan tanpa fungsi usaha Rp35 juta.

"Total yang kita bantu ada 821 unit. Sebanyak 439 unit rumah yang tersebar di 4 desa tidak memiliki fungsi usaha, tetapi memiliki keseragaman elemen budaya. Sisanya, 382 unit rumah yang tersebar di 15 desa memiliki fungsi usaha. Mulai dari homestay, kafe, hingga galeri kesenian," urainya.

Pascakonstruksi pengembangan sarhunta DPSP Borobudur yang rampung akhir 2020, Kementerian PUPR juga mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan pendampingan pemanfaatan dan pengelolaan pelaksanaan program. Pemda juga berperan membantu pendampingan pemasaran (marketing) homestay dan bisnis UMKM melalui media digital hingga berkolaborasi dengan BUMDes untuk menggandeng balai ekonomi desa guna meningkatkan okupansi tamu.

"Kementerian PUPR tidak bekerja sendiri, tetapi ada peran pemerintah kabupaten di sektor pariwisata agar masyarakat juga menerima pelatihan untuk pengelolaan sarhunta. Hal ini sebagai salah satu upaya dalam menyiapkan masyarakat agar mereka bisa mendapatkan manfaat dari pembangunan infrastruktur tersebut," ucap Salahudin.