Minta menteri tak PHP, Ketua DPD RI: Katanya dapat pembiayaan, ternyata pinjaman!

Banyaknya kenyataan yang berbeda dengan informasi yang disampaikan sejumlah menteri kabinet, membuat Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti perlu mengingatkan. Karena rakyat dan bangsa ini seperti terkena PHP alias harapan palsu.  

Salah satu contoh adalah program JETP (Just Energy Transition Partnership) yang dibanggakan sebagai hasil gemilang pertemuan G20 di Bali. Ternyata faktanya makin redup dan berbeda kenyataan dengan informasi yang disampaikan saat itu. 

“Saat itu dikatakan, Indonesia berhasil memperoleh pembiayaan US$20 miliar. Untuk percepatan program transisi energi hijau. Disampaikan ketika itu, US$10 miliar bantuan hibah, dan US$10 miliar sisanya pinjaman lunak. Kita sudah senang saat mendengar itu,” ujar LaNyalla dalam keterangannya, Jumat (21/7). 

Tetapi faktanya, lanjut LaNyalla, US$20 miliar itu ternyata semua pinjaman. Yang US$10 miliar pinjaman keras dengan bunga komersial dari sindikasi perbankan dunia. Sedangkan US$10 miliar sisanya pinjaman lunak dari negara G7 plus. Itu pun tetap dengan bunga. Meskipun lebih rendah dari bunga komersial dan dengan tenor yang lebih panjang.  

“Yang murni bantuan hibah hanya US$160 juta, atau hanya 0,8% dari total pinjaman US$20 miliar. Itu pun peruntukannya untuk studi kelayakan investasi. Sehingga bank-bank dan negara pemberi pinjaman yakin, bahwa pinjamannya akan terbayar,” urai LaNyalla. 

Karena itu, LaNyalla meminta para menteri lebih memperhatikan akurasi materi yang disampaikan ke publik. Jangan memberi harapan palsu ke rakyat dan bangsa ini. Selain karena rakyat di bawah masih sangat susah hidupnya. 

Ia juga meminta pemerintah serius memikirkan hambatan logistik yang memberi sumbangan lemahnya ranking Logistic Performance Index Indonesia. Termasuk buruknya angka ICOR (Incremental Capital Output Ratio). Sehingga Indonesia menjadi negara yang tidak kompetitif dari segi cost investment.

“Jangan terus menerus menebar madu di hidung, atau ibarat memberi angin surga. Tetapi kenyataan di lapangan berbeda. Ini penting menjadi perhatian bagi para menteri, agar Presiden Jokowi juga mendapat informasi yang valid,” pungkas LaNyalla.