Ketua KPU pastikan tak ada intervensi Istana untuk loloskan parpol

Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah adanya intervensi dari pihak Istana Negara mengenai proses seleksi partai politik (parpol). Tudingan itu muncul dengan menyebut adanya pesanan meloloskan parpol tertentu.

"Tidak benar, KPU kan mandiri," ujar Ketua KPU, Hasyim Ashari, di Jakarta, Rabu (18/1).

Hasyim menyatakan dirinya tak ambil pusing atas berbagai tudingan yang bermunculan mengenai hal itu. Dia hanya memastikan proses kesiapan KPU menghadapi pemilu serentak terus dilakukan sesuai aturan.

Netralitas KPU itu sempat diragukan juga oleh politikus Gerindra Arif Puyono. Arief berpendapat, ketakutan KPU menunjukkan lembaga penyelenggara ini sudah tidak independen sejak awal dan rela mengorbankan rakyat yang mencari partai alternatif. KPU disebut Arief sudah tidak kredibel dan tidak independen dalam proses pemilu berikutnya.

Menurut dia, jika proses ini dilanjutkan maka semua partai pasti jadi sasaran kecurangan KPU dan rakyat yang akan dirugikan. Sebab, hasil perhitungan suara KPU tidak legitimate dan kehilangan kepercayaan rakyat.

"Sehingga legislatif dan eksekutif yang terpilih menjadi sangat lemah. Stabilitas terancam, investor kabur. Keamanan NKRI terganggu dan perpecahan bisa menjurus disintegrasi," tutur dia.

Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengaku mendengar jika para komisioner KPU sebenarnya sudah sepakat menjalankan putusan Bawaslu untuk meloloskan Partai Prima. Namun, komisioner KPU mendapatkan tekanan dari seorang petinggi partai politik besar.

"Namun saya dengar para komisioner KPU ditelpon oleh seorang petinggi partai besar, ditekan agar Prima jangan diloloskan," ungkap Arief tanpa mau menyebutkan nama partai dan petinggi yang menekan KPU itu.